Gus Mus Ingatkan Masyarakat Hati-hati Memilih Pemimpin
KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Agamawan Dr (HC) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih pemimpin pada pesta demokrasi Indonesia 2024. Jangan sampai mereka hanya memilih memimpin karena politik uang.
"Bukan hanya figur (pemimpin) yang dicalonkan tapi yang mencalonkan figur harus punya tanggung jawab. Kalau kita yang memilih hanya berdasarkan amplop lima puluh ribuan, pemimpin apa yang kita harapkan," papar Gus Mus dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Memilih Pemimpin Yang Bersih dan Tangguh di Tahun 2024? Bisa! di Auditorium HS Hasyim Asy'ari Menara Al-Musthofa Universitas Alma Ata (UAA), Senin (18/7/2022).
Sebagai ikhtiar masyarakat, pemimpin yang muncul nanti harus mampu mencintai dan dicintai rakyatnya. Orang yang mencintai rakyatnya akan ditaati rakyat, bukan malah ditakuti.
Pemimpin yang akan dipilih tak boleh membohongi rakyat. Kalau suka berbohong maka akan merepotkan dalam memimpin bangsa ini.
"Kalau pimpinannya korupsi, rakyat maling. Kita lihat nanti bagaimana kita mendapatkan pemimpin ke depan," ujarnya.
Ketua Dewan Pers, Prof Dr Azyumardi Azra, mengungkapkan berdasarkan data Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 menempatkan Indonesia di ranking 96 dari 180 negara dengan perolehan skor 38.
Meskipun capaian nilai mengalami kenaikan satu tingkat dari posisi 37 pada tahun sebelumnya, Indonesia tetap berada pada bawah rata-rata IPK global dengan skor 43. Fakta tersebut menunjukkan penanggulangan korupsi masih menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi Indonesia.
Berdasarkan laporan Kemenkeu, pandemi selama dua tahun terakhir berdampak pada defisit anggaran negara. Hal ini mengakibatkan utang Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 melonjak sebesar 10,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan tahun 2019.
"Ketidakstabilan ekonomi dan ancaman resesi dunia, terlebih karena faktor perang Rusia-Ukraina, membuat pemerintah Indonesia mengalami lebih banyak tekanan ekonomi maupun geopolitik. Masa depan Indonesia ditentukan dari kehadiran para pemimpin yang mampu menanggulangi permasalahan internal dan eksternal tersebut," ungkapnya.
Rektor UAA, Prof Hamam Hadi mengungkapkan kepemimpinan oligarki sangat membahayakan. Karenanya literasi masyarakat tentang suksesi kepemimpinan bangsa ke depan sangat dibutuhkan agar menjadi arahan norma dan ekspektasi bagi calon pemimpin yang siap maju dalam kontestasi politik 2024.
"Kejujuran, ketangguhan serta integritas merupakan standar bagi pemimpin ideal yang berkomitmen untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka menjawab segala tantangan bangsa di tengah desakan persoalan nasional maupun global. Demi mewujudkannya, langkah pertama yang harus dilakukan ialah memastikan perhelatan pemilu 2024 memiliki sosok-sosok pemimpin semacam itu," tambahnya. (*)