Fisipol UGM Aktif Membentuk Ekosistem Kebijakan Publik
Fisipil UGM memandang pentingnya kolaborasi antara institusi akademik dan media untuk menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang aktif membentuk ekosistem kebijakan publik dan literasi digital yang berkelanjutan.
Komitmen ini diwujudkan melalui forum SAPA FISIPOL (Silaturahmi dan Pemberitaan Aktual FISIPOL), yang digelar Jumat (25/7/2025), di BRI Work FISIPOL UGM.
Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan akademisi dengan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal, dalam upaya memperkuat jurnalisme berbasis pengetahuan.
Di tengah maraknya disinformasi dan dominasi kecepatan dalam dunia pemberitaan, FISIPOL UGM memandang pentingnya kolaborasi antara institusi akademik dan media untuk menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik.
Unit riset
“Melalui SAPA FISIPOL, kami tidak hanya ingin memperkenalkan unit dan riset yang ada di kampus, tapi juga mendengar langsung tantangan yang dihadapi rekan-rekan media dalam menyajikan pemberitaan yang kritis dan akurat,” ujar Syaifa Tania, Sekretaris Eksekutif FISIPOL UGM.
Dua pusat unggulan FISIPOL turut hadir dalam forum ini yaitu Center for Digital Society (CfDS) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), masing-masing diwakili oleh Syaifa Tania dan Dr Pradhikna Yunik Nurhayati selaku Wakil Direktur PPKK.
Keduanya memperkenalkan berbagai program, hasil riset dan inisiatif kolaboratif yang ditawarkan untuk mendukung liputan media dalam isu-isu sosial-politik, digitalisasi, dan pemerintahan.
Syaifa Tania mengatakan CfDS kini memfokuskan riset pada tiga tema utama meliputi human-centered AI, keberlanjutan teknologi digital dan tata kelola informasi di era disrupsi.
Dampak AI
“Generative AI berkembang sangat cepat dan kini sudah sangat familiar di masyarakat. Tapi ini juga menghadirkan tantangan serius dalam ekosistem masyarakat digital,” ungkapnya.
Salah satu riset unggulan CfDS membedah dampak teknologi AI terhadap pekerja di sektor gig economy, khususnya pengemudi ojek daring di Jakarta dan Yogyakarta. Studi ini mengungkap bagaimana fitur AI dalam aplikasi secara langsung mempengaruhi skema pengupahan, pola kerja, dan ketidakpastian kerja para pengemudi.
“AI bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga menyangkut aspek sosial dan keadilan. Kami ingin pendekatan teknologi tidak melupakan aspek manusianya,” tambah Tania.
Selain riset, CfDS juga menginisiasi pelatihan kebijakan publik berbasis AI bekerja sama dengan Google dan Korika. Program ini menyasar kementerian dan lembaga negara untuk mengembangkan kebijakan digital yang inklusif dan etis.
Tidak otomatis
“Kebijakan berbasis AI harus tetap memiliki nilai kepublikan. Tidak semua hal yang digital otomatis cocok diterapkan tanpa kesiapan substansi,” tambahnya.
CfDS juga rutin merespons isu-isu kontemporer melalui kanal CFDS Response, menyajikan analisis institusional terhadap kebijakan digital seperti Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang fleksibilitas kerja ASN dan RUU Penyiaran. Respons cepat ini dapat diakses publik melalui laman resmi CfDS, dan menjadi referensi bagi jurnalis serta pembuat kebijakan.
Sementara itu, Dr Pradhikna Yunik Nurhayati dari PPKK menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendampingan berbasis riset. Sejak berdiri pada 2008, PPKK telah melatih lebih dari 9.000 ASN di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah 3T.
“ASN memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan pembangunan. Kami memastikan mereka tidak hanya memahami teknis administratif, tapi juga mampu membuat kebijakan yang berbasis data dan evidence,” ujar Yunik.
Forum strategis
PPKK juga memiliki jejaring kerja sama yang luas dengan pemerintah daerah, dan aktif menyelenggarakan forum strategis seperti Papua Strategic Policy Forum, yang secara khusus membahas isu-isu sosial-politik dan pembangunan di Papua.
Selain mendampingi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan manajemen kelembagaan, PPKK juga menjadi pelaksana berbagai pelatihan seperti penyusunan RPUJPD, manajemen kepegawaian, hingga KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
“Kami mencoba menjembatani kebutuhan masyarakat di daerah dengan pendekatan akademik yang aplikatif. Di sinilah kampus bisa mengambil peran nyata dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Melalui SAPA FISIPOL, FISIPOL UGM juga membuka diri terhadap peluang kolaborasi konten, peliputan berbasis riset dan dialog tematik rutin dengan insan media. Agenda ini akan dilaksanakan secara berkala sebagai ruang sinergi antara akademisi dan jurnalis, agar narasi publik yang berkembang di media turut diperkaya oleh pengetahuan akademik.
Simposium
FISIPOL juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Information Resilience and Integrity Symposium (IRIS) pada 21 Agustus 2025.
Simposium ini akan mengangkat tema Generative AI and Information Resilience in the Asia Pacific: Action and Adaptation, dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Kominfo Putri Hafiz, CEO Katadata Yose Rizal, dan Rektor UGM Ova Emilia. IRIS akan membahas ketahanan informasi di tengah maraknya disinformasi dan polarisasi digital.
“Forum seperti IRIS dan SAPA FISIPOL kami harap bisa memperkuat posisi kampus dalam ruang publik, tidak hanya sebagai narasumber, tapi sebagai mitra kritis media untuk membentuk masyarakat yang literat dan berpikir jernih,” kata Tania. (*)
