Fakultas Kedokteran di DIY Menambah Kuota Mahasiswa
Penambahan kuota mahasiswa kedokteran untuk menjawab tantangan kekurangan tenaga medis, khususnya di daerah-daerah.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sistem Kesehatan Akademik (SKA) kembali ditegaskan sebagai model kolaborasi strategis dalam penguatan sistem kesehatan nasional dan daerah.
Kelompok Kerja Nasional SKA menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan dan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan kesehatan dan pemenuhan tenaga medis.
Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu pelopor penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut. Melalui program tridarma perguruan tinggi, kampus itu menjalankan berbagai inisiatif strategis di bidang kesehatan, termasuk penanganan pandemi beberapa waktu lalu dan pengembangan SDM kesehatan.
Rektor UGM Prof Dr Ova Emilia menyatakan kesehatan merupakan sektor strategis yang menuntut sinergi multipihak. "Kami percaya bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit, dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menciptakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di Indonesia," ujarnya, Jumat (2/5/2025).
Tenaga medis
UGM menaruh perhatian khusus pada peningkatan jumlah tenaga medis berkualitas. Fakultas Kedokteran di DIY secara aktif meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran sebagai langkah menjawab kekurangan tenaga medis.
"Penambahan kuota mahasiswa kedokteran adalah langkah strategis untuk menjawab tantangan kekurangan tenaga medis, khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan dokter," kata Ova.
UGM juga mendorong pengembangan rumah sakit pendidikan dan sarana pendukung lainnya. "Meski masih banyak tantangan, kami optimistis langkah-langkah kolaboratif ini akan membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat," lanjutnya.
Wakil Dekan FK UGM Dr dr Sudadi Sp An KNA KAR menambahkan SKA menjadi platform relevan untuk mengatasi distribusi dan ketersediaan tenaga medis.
Pendekatan psikologis
"Dengan sistem kesehatan akademik yang ada ini, tentu ini menjadi satu kendaraan yang bisa kita pakai. Salah satunya yang akan kita kuatkan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah," ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Direktur SDM Ditjen Dikti Kemendikti Saintek Prof Dr Ir Sri Suning Kusumawardani ST MT menyatakan pentingnya pendekatan psikologis untuk mendukung mahasiswa kedokteran.
"Tantangan pendidikan tinggi kesehatan semakin besar. Kita harus mengikuti pendekatan yang sesuai, termasuk aspek psikologis mahasiswa," katanya.
Dia menjelaskan UGM telah membangun sistem pemantauan kesehatan mental, termasuk layanan klinik psikologi di Gedung Tahir dan platform self-assessment.
Cegah bullying
Dalam konteks perlindungan mahasiswa, Prof Suning menyebutkan implementasi Peraturan Mendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 sebagai langkah penting mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan perguruan tinggi.
"Kita sudah punya platform kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk Komite Bersama," jelasnya.
Sejak sepuluh tahun terakhir SKA telah dikembangkan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang kini mendapat legitimasi melalui SKB Menkes-Mendikbudristek 2022, UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024.
Implementasinya telah berdampak langsung, misalnya di Jawa Barat melalui FK UNPAD yang memperkuat layanan primer, di DKI Jakarta melalui riset terarah FK UI dan di Yogyakarta melalui pengembangan wisata kesehatan bersama FKKMK UGM dan Pemda.
Wilayah timur
Secara nasional, SKA juga berhasil meningkatkan kuota pendidikan dokter umum sebesar 18,7 persen dan dokter spesialis sebesar 34 persen pada 2022-2024, dengan lebih dari 100 program studi spesialis baru.
Sistem afirmasi dan pemantauan distribusi lulusan di wilayah timur Indonesia yang dikembangkan FK UNHAS menjadi contoh praktik baik replikasi SKA.
Dengan lebih dari 100 Fakultas Kedokteran yang telah berkomitmen, inisiatif #KampusBerdampak dari Kemendikti Saintek diharapkan menjadi katalisator untuk SKA sebagai pendorong utama transformasi sistem kesehatan berbasis kolaborasi dan akuntabilitas sosial. (*)
