DPRD Jawa Tengah Imbau Pemerintah Menghindari Alih Fungsi Lahan Hutan
Bekti Maharani 
KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- DPRD Jawa Tengah mengimbau pemerintah agar menghindari alih fungsi lahan hutan dalam pembangunan di Jawa Tengah sebagai upaya menjaga kelestarian alam.
Saat berhadapan dengan pilihan investasi atau pelestarian alam, diperlukan skala prioritas. Meski kedua hal tersebut sama pentingnya, perlu pertimbangan yang tepat. Ketika terdapat hutan yang menjadi penyangga kelestarian alam di suatu daerah, maka jangan sampai dikalahkan oleh investasi.
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Muhammad Ngainirrichadl menyampaikan hal tersebut ketika memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 di Taman Rakyat Slawi Ayu (Rasa) Kabupaten Tegal, awal pekan ini.
“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan kelestarian alam, menjaga lingkungan berbarengan dengan menjaga kelestarian hutan karena tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Suasana Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, di Taman Rakyat Slawi Ayu (Rasa) Kabupaten Tegal. (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Hutan yang menjadi penyangga kehidupan, jangan sampai rusak oleh tata ruang yang dimungkinkan terjadinya alih fungsi lahan. Biasanya yang terjadi adalah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. “Ini yang seringkali merusak hutan,” tambahnya.
Meskipun hutan di Jawa Tengah masih cukup terjaga, namun di beberapa tempat sudah ada yang beralih fungsi untuk pertanian. Misalnya di kawasan Deres, lereng Gunung Sindoro-Sumbing yang harusnya untuk kawasan penyangga namun kini sudah ada yang dijadikan lahan pertanian.
“Maka ini harus ada tindakan dari pemerintah. Misalnya menutup kembali lahan pertanian serta mengganti lahan lain ke petani. Jangan sampai petani rugi. Kondisi hutan di Jawa Tengah kalau tidak dijaga, lambat laun juga akan terkikis ,” ungkap Muhammad Ngainirrichadl.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajarannya dalam kesempatan yang sama melakukan penanaman pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup. Selain itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah supaya memiliki nilai ekonomis.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jateng)
Masyarakat diminta memilah sampah dari rumah dan menerapkan ekonomi sirkular dalam memanfaatkan sampah. Pemilahan sampah organik dan anorganik harus dari awal untuk memudahkan proses pengelolaannya menjadi sesuatu yang bernilai.
Ganjar merinci sampah-sampah organik sebaiknya sudah bisa terselesaikan di rumah dengan tidak membawanya keluar. Tetapi yang bisa keluar hanyalah sampah anorganik, itu pun harus memilah-milahnya dahulu supaya bisa memiliki nilai tambah.
Dijelaskan di Jateng ini jumlah produksi sampah mencapai 6,3 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 17,8 persen di antaranya merupakan sampah plastik.
Untuk itu diminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota secara berkesinambungan memberikan penyuluhan dan edukasi kesadaran masyarakat terkait sampah dan pengelolaannya bisa terbangun sejak dini.
Termasuk mengajak peran anak-anak muda utamanya untuk terus-menerus mengampanyekan gerakan peduli lingkungan hidup. Di antaranya dengan berupaya menciptakan aplikasi-aplikasi yang dapat mewadahi masyarakat, terkait pengelolaan sampah. (adv/anf)
