atas1

DPRD DIY Sarankan Pemda Tunda Beli Mobil Dinas
Anggaran Penanganan Covid-19 Total Rp 26,9 Miliar, Bidang Ekonomi Nol Rupiah

Rabu, 01 Apr 2020 | 16:01:52 WIB, Dilihat 248 Kali
Penulis : Sholihul Hadi
Redaktur

SHARE


DPRD DIY Sarankan Pemda Tunda Beli Mobil Dinas Suharwanta (tengah) didampingi Anton Prabu Semendawai dan Huda Tri Yudiana menyampaikan keterangan pers di DPRD DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Pemkab Sleman Jamin Ketersediaan Pangan


KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – DPRD DIY mendukung langkah-langkah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sri Paku Alam X. Selama masa tanggap darurat periode 20 Maret sampai 29 Mei 2020 Pemda DIY menyiapkan anggaran total Rp 26,9 miliar.

Sebagian besar dana itu terserap untuk menangani masalah kesehatan sebesar Rp 23,295 miliar, bidang pendidikan Rp 399,7 juta, bidang komunikasi dan informasi Rp 733,7 juta serta sekretariat Rp 2,411 miliar. Sedangkan bidang ekonomi nol rupiah.

“Anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) dan penyiapan 23 rumah sakit rujukan yang dibiayai APBD. Empat rumah sakit rujukan sudah dibiayai dengan APBN,” ungkap Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY kepada wartawan usai rapat kerja dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY, Rabu (1/4/2020), di DPRD DIY.

Didampingi Wakil Ketua DPRD DIY yang lain yakni Suharwanta dan Anton Prabu Semendawai, lebih jauh Huda menyatakan anggaran bidang ekonomi masih nol rupiah karena memang belum dirancang.

“Saat ini masih fokus kesehatan, perekonomian masuk recovery, mungkin jumlahnya lebih besar bisa mencapai Rp 50 miliar,” ujarnya.

DPRD DIY sepakat melaksanakan realokasi anggaran yang sifatnya pendukung dinas, bukan anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat. Adapun anggaran dari dana tidak terduga sebesar Rp 14 miliar sudah terpakai Rp 9 miliar.

Legislatif menyarankan Pemda DIY menunda dulu pembelian mobil dinas, mengurangi belanja makan dan minum maupun perjalanan dinas.

Dari laporan RS rujukan Covid-19 DIY tercatat hingga Rabu (4/1/2020) Orang dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 2.117, Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang sudah diperiksa atau swab 206 orang, hasil negatif 52 orang, hasil positif 24 orang (sembuh 2, meninggal 3).

Baik Suharwanta, Huda maupun Anton, berharap di tengah wabah Corona kondisi DIY tetap stabil. Dewan menghargai langkah-langkah masyarakat yang melakukan pembatasan pergerakan warganya asalkan proporsional, tidak menutup total sehingga justru merugikan warga.

“Kami berharap Covid-19 terkendali. Di DIY belum ada transmisi lokal. 24 orang itu semuanya dari luar daerah atau pendatang,” ungkap Huda.

Mengenai APD, Suharwanta meminta semua pihak untuk bersabar, belum bisa didistribusikan ke 27 rumah sakit karena belum komplet. “Untuk melengkapi kaos tangan panjang saja susah, harus koordinasi dulu dengan Kementerian Kesehatan,” kata dia.

Pengangguran

Pada raker yang juga dihadiri Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji itu, dewan meminta Pemda DIY memperhatikan dampak ekonomi akibat Covid-19. “Dampak ekonomi di DIY cukup besar,” ungkap Danang Wahyu Broto, Ketua Komisi B DPRD DIY.

Wakil Ketua Komisi A, Suwardi, menyatakan kondisi sekarang ini di masyarakat terasa betul. Banyak penganggur tiba-tiba muncul akibat tempat kerja mereka tutup.

“Mohon ada pendataan dan ada yang tanggung jawab atasi pengangguran tiba-tiba ini akibat lapangan kerja yang tutup,” kata dia.

Salah satu solusi mengatasi pengangguran adalah mendorong Pemda DIY memberikan pelatihan bisnis online. “Apakah pelatihan ini bisa jalan, meski berada di rumah tetap mendapatkan penghasilan,” kata dia.

Sekretaris Komisi B, Atmaji, juga meminta tim Gugus Tugas menyikapi masalah sosial dan dampak ekonomi akibat Covid-19. Toko swalayan tidak perlu tutup supaya ojek online tidak menganggur.

Anggota Komisi B, Aslam Ridlo, juga menyampaikan masukan perlu segera dipikirkan dampak ekonomi. Jangan sampai paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah pusat justru menimbulkan masalah sosial di daerah.

Misalnya ada warga yang seharusnya menerima tetapi tidak terima bantuan. “Program paket ekonomi apabila tidak didampingi program dari APBD pasti ada permasalahan,” kata dia.

Paku Alam X menyatakan masukan dari DPRD DIY segera ditindaklanjuti. Dia mengakui bidang ekonomi memang belum dirancang, salah satunya keringanan pajak.

Sekda menambahkan dana dari APBD DIY cukup. Demikian pula APD masih tersedia cukup namun Pemda DIY membagikan berdasarkan kebutuhan. “Silakan mengajukan,” ujarnya.

Sekda juga mengapresiasi relawan kesehatan yang ingin bergabung untuk ikut menangani Covid-19. (sol)



Rabu, 01 Apr 2020, 16:01:52 WIB Oleh : Nila Jalasutra 251 View
Pemkab Sleman Jamin Ketersediaan Pangan
Rabu, 01 Apr 2020, 16:01:52 WIB Oleh : Nila Jalasutra 225 View
Dishub Sleman Hentikan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor
Rabu, 01 Apr 2020, 16:01:52 WIB Oleh : Masal Gurusinga 382 View
SMK Negeri 2 Klaten Donasi ke PMI dan Puskesmas

Tuliskan Komentar