DPRD DIY Mengantongi Banyak Catatan Bidang Pembangunan dan Kesra

Persoalannya adalah infrastruktur jalan menuju destinasi wisata di DIY belum merata.

DPRD DIY Mengantongi Banyak Catatan Bidang Pembangunan dan Kesra
Diskusi membahas Rencana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY terhadap RKPD DIY 2026, Selasa (26/11/2024), di DPRD DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Sebagai bagian dari tugas pengawasan, DPRD DIY mengantongi banyak catatan terutama di bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat (kesra). Berbagai permasalahan tersebut dicoba dicarikan rekomendasi dan solusinya.

Ini terungkap saat berlangsung Focuss Group Discussion (FGD) hari kedua, Selasa (26/11/2024), di Ruang Rapur Lantai Dua DPRD DIY. Diskusi membahas tentang Rencana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY terhadap RKPD DIY 2026 kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik dan Umaruddin Masdar.

“Kita membahas masukan dari tenaga ahli fraksi. Ini bukan forum terakhir, bisa memberi masukan secara lisan maupun tulisan,” ungkap Imam Taufik mempersilakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain dari Disdikpora, Disnakertrans, Biro Bina Mental, Dinas Sosial maupun Bappeda untuk memberikan masukan.

Pokir DPRD DIY 2026 disusun sebagai respon legislatif atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027. Terdapat empat permasalahan pokok  yaitu kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan dan peningkatan pencemaran & pencemaran lingkungan serta potensi bencana.

Visi dan Misi RPJMD DIY Tahun 2022-2027. (istimewa)

Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Susanto Budi Raharjo, menjelaskan berbagai persoalan bidang pembangunan di DIY yang terangkum di dalam enam urusan. Di antaranya, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan.

Merujuk data, Susanto melihat ada sejumlah persoalan di bidang pembangunan khususnya infrastruktur yang perlu memperoleh perhatian. Misalnya penanganan rumah layak huni belum dapat dituntaskan maupun kondisi infrastruktur jalan Provinsi DIY.

“Kondisi kemantapan jalan Provinsi DIY mengalami penurunan diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan,” ungkapnya.

Satu lagi yang perlu memperoleh perhatian dari eksekutif maupun legislatif adalah kemunculan destinasi wisata baru yang mau tidak mau membutuhkan akses jalan sebagai bagian dari infrastruktur pariwisata. Persoalannya adalah, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata di DIY belum merata.

Proyek tol

Selain itu, lanjut dia, proyek pembangunan tol Bawen-Jogja dan Solo- Jogja juga perlu memperoleh pencermatan jangan sampai berpotensi menambah kondisi kemacetan lalu lintas terutama di pusat kota dan menuju destinasi wisata.

DPRD DIY merekomendasikan perlu dibangun konektivitas antarmoda dan intermoda angkutan umum yang menghubungkan  stasiun, bandara, terminal, kawasan pelayanan publik, pemerintahan, pariwisata, pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Fraksi NasDem PPP, PSI atau fraksi gabungan, Cornus Dwisaptha H serta Tenaga Ahli Fraksi PAN Arif Noor Hartanto menyampaikan pemaparannya terkait bidang kesra meliputi pendidikan, kesehatan, olahraga maupun perlindungan sosial.

Keduanya sepakat pendidikan dan sosial merupakan bidang yang krusial sehingga perlu memperoleh respons dan perhatian lebih serius lagi dari para anggota legislatif.

Sebagai gambaran, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 tercatat penduduk DIY total 3,8 juta juta namun realitanya salah satu permasalahan di bidang pendidikan adalah kurangnya SDM lulusan sarjana. DPRD DIY pun memberikan sejumlah rekomendasi salah satunya melalui program beasiswa. (*)