Diskominfo Sleman Merumuskan Strategi Jaga Keberlanjutan Informasi Publik
Pada tahun 2026 terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menggelar diskusi dan ngobrol bareng awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Sleman.
"Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Diskominfo, mengalami rasionalisasi anggaran hingga 62 persen pada tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memangkas kegiatan pelayanan informasi, termasuk program jumpa pers yang selama ini menjadi titik temu komunikasi antara pemerintah dan media," kata Budi.
Menurut dia, anggaran tahun 2026 yang dirasionalisasi 62 persen itu termasuk Diskominfo. “Jadi, anggaran jumpa pers ini bukan anggaran langganan. Kalau mau nambah jumlahnya berarti harus ngobrol dengan teman-teman di TAPD,” jelasnya.
Muhammad Arif Rahman didampingi Kelik Endratno Subroto menjelaskan pentingnya hubungan yang cair antara pemerintah dan media. (nila hastuti/koranbernas.id)
Budi secara terbuka mengajak media untuk ikut menyuarakan pentingnya anggaran informasi publik kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Bisa dibayangkan tanpa kegiatan dan tidak ada berita. Kami akan tetap berusaha, tapi bantuan teman-teman untuk ngobrol dengan TAPD tentu sangat membantu,” kata Budi.
Dalam forum tersebut, Budi menegaskan Diskominfo Sleman tidak pernah membedakan media berdasarkan asosiasi mana pun.
“Selama saya di Kominfo ini, kami tidak membedakan teman-teman media dari asosiasi mana pun. Semua kami anggap sama. Setiap ada acara, semua kami undang, semua kami informasikan,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Muhammad Arif Rahman, menyatakan pentingnya hubungan yang cair antara pemerintah dan media untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat serta berdampak positif.
Bukan asumsi
“Kalau teman-teman media menemukan persoalan atau butuh sumber yang sulit dijangkau, silakan hubungi kami. Kominfo siap menjembatani agar informasi yang keluar bukan asumsi, tapi bersumber dari OPD terkait,” kata Arif.
Dia menjelaskan Diskominfo sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan jumpa pers dan press tour selama 2025.
“Kita ingin melihat sejauh mana kegiatan jumpa pers maupun press tour memiliki nilai dan pengaruh terhadap pemberitaan di media. Kalau tidak muncul beritanya, tentu menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Selain itu, Diskominfo juga sedang mengembangkan analisis media harian (daily report) yang dapat diakses pimpinan daerah melalui perangkat seluler untuk meningkatkan kecepatan merespons informasi.
Butuh kritik
Arif mengajak media untuk terus memberikan masukan bagi penguatan pengelolaan informasi publik. “Kami butuh masukan dan kritik dari teman-teman media agar kegiatan tahun depan lebih relevan dan berdampak positif bagi Sleman,” pintanya.
Ketua Tim Kerja Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan, Kelik Endratno Subroto, menambahkan timnya terus melakukan monitoring dan analisis media untuk melihat efektivitas penyebaran informasi pemerintah.
“Kami selalu mengamati media yang aktif menyebarluaskan informasi yang telah disampaikan narasumber,” ujar Kelik. (*)
