Demi Mencari Nafkah Warga Terpaksa Keluar Rumah
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Tidak sedikit warga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah usai dinyatakan terpapar virus Corona.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengakui ada sebagian dari mereka terpaksa keluar rumah demi mencari nafkah bagi keluarganya.
“Warga yang terpaksa isoman banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa keluar untuk mencari nafkah,” ujarnya melalui pernyataan pers Sabtu (3/7/2021).
Menurut dia, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, shelter dan berbagai tempat perawatan pasien Covid sudah sangat penuh bahkan mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Otomatis banyak pasien tidak mendapat perawatan sehingga terpaksa menjalani isolasi mandiri.
“Sudah sangat banyak kasus isolasi mandiri tidak terpantau oleh fasilitas kesehatan dan meninggal dunia di rumah. Fenomena ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan,” ucapnya.
Meski begitu, tidak sedikit pula warga yang isolasi mandiri merasa sangat banyak terbantu oleh sistem sosial gotong royong. Tetapi, kata dia, dengan kasus yang sangat banyak warga pun mulai terasa berat. “Bukan tidak mau menolong tetapi kondisi ekonomi mereka juga sangat sulit saat ini,” ungkapnya.
Kasus harian yang belum kunjung turun dan kasus sembuh yang jauh di bawah penambahan kasus baru menimbulkan masalah sangat kompleks dan perlu penanganan khusus.
“Hari ini pertama PPKM Darurat diterapkan. Penambahan kasus positif Covid-19 di DIY mencapai rekor baru sebanyak 1.358. Kasus sembuh 424 orang. Artinya kasus positif eksisting bertambah 900-an lebih,” kata Huda.
Trend ini berjalan lebih dari sepuluh hari terakhir, sehingga kasus esksisting bertambah secara signifikan. Huda meyakini angka-angka tersebut jauh lebih besar dibanding yang terlaporkan mengingat banyak warga positif antigen tidak terlaporkan.
PPKM Darurat sebagai usaha maksimal yang dilakukan sekarang ini harapannya mampu mengurangi pergerakan manusia secara drastis, sehingga kasusnya juga berkurang.
Jatah hidup
Dia menyatakan, pemberlakuan PPKM Darurat perlu diikuti bantuan kebutuhan pokok jatah hidup (jadup) terutama kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut lebih efektif serta mampu mengurangi warga keluar rumah.
“Kita pahami untuk membantu jadup setiap warga anggaran pemda tidak mampu, tetapi kalau untuk membantu jadup warga isolasi mandiri sangat mampu,” tandasnya.
Artinya, jangan hanya warga yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja yang dibantu. Alasannya, apabila hanya menggunakan data ini maka tidak mencerminkan kondisi maupun kebutuhan sebenarnya.
Ada baiknya bantuan untuk warga isolasi mandiri disalurkan dengan mekanisme dan metode yang lebih sederhana serta dapat dipertanggungjawabkan. “Misalnya bantuan dipersyaratkan antigen positif dan rekomendasi dukuh setempat, menurut saya sudah cukup. Kami minta aparat juga bisa memahami,” tambahnya.
Kalau perlu, sebelum bantuan tersebut digulirkan terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya.
“Kalau perlu dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar mereka bisa memahami, mengarahkan dan tidak mempermasalahkan di kemudian hari. Ketakutan terhadap penegak hukum ini kadang-kadang jadi alasan program yang diperlukan rakyat tidak dijalankan. Artinya hal yang substantif dikalahkan oleh administratif,” kata Huda.
Dia berpendapat, PPKM Darurat perlu didukung semua pihak, termasuk infrastruktur program pendukungnya agar efektif dan tidak menambah penderitaan rakyat berkepanjangan.
Menurut dia, pembuatan shelter sebagai penyangga rumah sakit juga harus massif dilakukan. Pemda DIY sudah memfasilitasi keperluan shelter tetapi masih ada pemda kabupaten tidak bersedia membauat shelter dengan alasan warga sudah sadar isolasi mandiri, padahal data kematian isolasi mandiri di kabupaten tersebut sangat banyak.
Kebersamaan
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyatakan butuh kerja keras seluruh elemen pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah guna menekan laju kenaikan Covid-19 di DIY. Agar itu terwujud, dibutuhkan pula kebersamaan semua pihak menjalankan protokol kesehatan (prokes).
Selain itu, langkah pencegahan penyakit baru ini juga perlu dipercepat, salah satunya melalui vaksinasi. Harapannya warga bisa terhindar dari risiko sakit dan bisa memiliki imun tubuh yang baik.
“Melihat fakta dan data lapangan, langkah pencegahan penyebaran penyakit Covid-19 lewat vaksinasi perlu dipercepat. Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo serta Kota Yogyakarta harus kerja keras agar rakyat bisa segera tertolong, terbebas dari risiko sakit,” ujarnya.
Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang kini menerapkan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021, pelaksanaan vaksinasi di daerah harus dijalankan dengan prosedur protokol kesehatan. Prosedur pelayanan harus dipermudah dan diperbanyak titik aksesnya.
Dia menyebutkan, jumlah sasaran vaksin di DIY untuk tenaga kesehatan (33.799), pelayan publik (334.754) dan lanjut usia atau lansia 295.349. Total 663.902. Warga yang sudah divaksin Cov 1 untuk tenaga kesehatan 37.514 atau 110,99 persen, pelayanan publik 521.056 atau 155,65 persen dan lansia 229.999 atau 77,87 persen sehingga total ada 788.569 atau 118,78 persen.
Sementara vaksin Cov 2 untuk tenaga kesehatan 35.058 atau 103,72 persen, pelayanan publik 232.761 atau 69,53 persen dan lansia 127.623 atau 43,21 persen sehingga total ada 395.442 atau 59,57 persen.
“Meski sudah vaksin, kita ingatkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, memakai masker saat beraktivitas di luar, jaga jarak dan hidup sehat. Disiplin prokes penting, untuk langkah pencegahan,” kata Eko Suwanto.
Merujuk analisa laporan dari Germas COV DIY hingga Jumat, (2/7/2021) terekam jumlah warga yang terkonfirmasi positif menjadi 992 kasus. Angka kesembuhan 353 ini menurun jadi 79,09 persen dari sebelumnya 79,7 persen.
Berdasarkan data Sabtu (3/7/2021), penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY sebanyak 1.358, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 63.634. Penambahan kasus sembuh sebanyak 424, sehingga total sembuh menjadi 49.675.
Eko Suwanto menyampaikan, semua pihak harus satu langkah memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. “Upaya menurunkan kurva lonjakan pasien akan efektif jika kita bersama menerapkan disiplin protokol kesehatan,” ucapnya.
Kekuatan doa
Anggota DPRD DIY lainnya, Lilik Syaiful Ahmad, memberikan apresiasi atas kerja keras maupun semangat gotong royong masyarakat menghadapi situasi pandemi saat ini. Harapannya, upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan disertai pula dengan dukungan kekuatan doa.
“Kita semua berikhtiar membantu masyarakat menghadapi situasi ini. Secara fisik kita ikuti aturan yang ada. Secara spiritual kita juga melakukan. Sudah waktunya kita kolaborasikan agar persoalan ini segera selesai. Imunitas tubuh harus dijaga dengan jiwa yang kuat. Sebagai umat beragama, terutama Islam, maka shalawat menjadi pilihan,” ungkap anggota Komisi C itu.
Lilik mengaku menerima ijazah shalawat, salah satunya dari KH Raden Ahmad Zironi. Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Miftah Nanggulan Kulonprogo itu awalnya meminta membaca shalawat Jibril 1.000 kali, karena tidak semuanya mampu seperti halnya santri, akhirnya cukup dibaca 313 kali usai Ashar hingga menjelang Ashar esok hari.
Dengan bershalawat hati dan pikiran merasakan ketenangan. Perasaan yang bahagia secara otomatis meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. (*)