Debat Perdana Pilkada Purworejo Angkat Tema Tata Kelola Pemerintahan
Yuli Hastuti mengambil bola nomor B6 berisi pertanyaan program transformasi digital, apa yang akan dilakukan lima tahun mendatang.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo menggelar debat publik Pilkada Purworejo 2024, Selasa (29/2024), di Ganesha Convention Hall. Pada debat perdana kali ini tema yang diangkat adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Sedangkan subtema adalah Pelayanan Publik, Transformasi Digital, Pemberantasan Korupsi dan Pemberdayaan Desa. Pada sesi pengambilan nomor pertanyaan pertama bagi calon bupati, Cabup Nomor 2 Yuli Hastuti diberi kesempatan mengambil bola nomor.
Yuli mengambil bola nomor B6 berisi pertanyaan program transformasi digital apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan transformasi digital lima tahun mendatang. Moderator memberi waktu 1 menit 30 detik untuk menjawabnya.
Giliaran Cabup Nomor 1 Yophi Prabowo mengambil bola, mendapat nomor C1. Moderator membacakan pertanyaan, bagaimana memastikan agar proyek-proyek bebas korupsi dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Waspada korupsi
Mengingat, belum lama ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merilis temuan tiga proyek strategis mengalami kendala sehingga bisa menimbulkan celah fraud atau penyimpangan.
"Purworejo mendapat status ‘waspada korupsi' berdasar survei SPI tahun 2023 dengan skor 74, 94 berada di peringkat ke-25 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan rata-rata 76,58. Jika kami diberi amanah, kami tidak akan mengatur proyek dan bagi-bagi proyek. Anak-anak kami juga tidak akan ikut mengatur-atur proyek," kata Yophi Prabowo.
Yophi melanjutkan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial. Dia dan calon wakilnya, Lukman Hakim, akan melakukan langkah-langkah pertama adalah memberi teladan.
"Kami akan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Kemudian membangun budaya anti korupsi, penguatan pengawasan internal serta melibatkan partisipasi publik dalam pembangunan dan pengadaan barang jasa. Kami juga akan meningkatkan SDM yang antikorupsi," janji Yophi. (*)
