Daftar Tunggu Program Transmigrasi Mencapai 5.000 Keluarga

Daftar Tunggu Program Transmigrasi Mencapai 5.000 Keluarga
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM. (muhammad zukhronnee muslim/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyebutkan program transmigrasi masih dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini daftar tunggu yang ingin Transmigrasi khusus Jawa dan Bali sudah lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa (16/5/2023).

Pria yang akrab Gus Halim ini mengatakan, Rakornas Transmigrasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Rakornas ini akan sangat memberi warna program transmigrasi pada lima tahun hingga 20 tahun akan datang," kata Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Dia berharap peserta rakornas serius merumuskan kebijakan supaya masa depan transmigrasi semakin cerah. Dia pun mengatakan sejumlah hal yang bakal dititipkan kepada Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR yang turut hadir pada pembukaan rakornas ini.

"Pertama, daftar tunggu hingga ribuan kepala keluarga ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat, meski begitu kita harus menyiapkan program yang sebagus mungkin agar transmigrasi bukan hanya sekedar memindahkan penduduk," kata Gus Halim.

Dukungan Gus Muhaimin berupa perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Misalnya kepemilikan lahan secara komunal menjadi sangat penting. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung Kawasan Transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

“Kedua, hari ini keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan hand tractor dan mekanisasi pertanian,” kata menteri.

Ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya dua hektar tapi minimal tiga hektar namun masih bersifat komunal.

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaruan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) atas kerja sama selama ini karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT butuh penanganan serius agar dikelola sebaik-baiknya.

Gus Halim juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal.

"Kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi," kata Gus Halim.

Setelah sambutan, Gus Halim memberikan penghargaan kepada 50 Kepala Daerah atas kerja keras dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi.

Selain kepada kepala daerah, diberikan juga penghargaan kepada delapan mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT).

Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari tiga kampus yaitu Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas adalah 50 Kepala daerah, Dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekira 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045," kata Danton.

Turut mendampingi Gus Halim, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Irjen Teguh, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Lutfiyah Nurlaela dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (*)