Bukan Menentang Pemkot, FKKP Hanya Ingin Kepastian dan Kejelasan

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) menyatakan, seluruh anggotanya bertekat tidak akan pergi dari lokasi yang sekarang mereka tempati di Jalan Perwakilan Yogyakarta.

Keputusan ini diambil karena FKKP dan seluruh anggotanya merasa dalam posisi yang benar.

"Kami sama sekali tidak menentang apalagi melawan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta. Tapi kami juga tidak akan pergi. Karena kami tidak mendapatkan kejelasan terkait program Jogja Planning Galery," kata Adi Kusuma, Ketua FKKP, Kamis (29/12/2022).

Kepada awak media, Adi mengatakan, beberapa kali petugas dari pemkot mengajak pertemuan yang disebut sebagai ajang sosialisasi. Namun dalam setiap pertemuan, petugas dianggap tidak bisa memberikan penjelasan yang detail kepada anggota FKKP.

Misalnya saja terkait gambaran detail dari proyek JPG, yang menjadi alasan bagi pemkot untuk meminta anggota FKKP pindah dari lokasi yang sekarang mereka tempati. Baik menyangkut rancangan maupun anggaran (RAB), detail perencanaan dan kepastian akan nasib mereka yang terdampak dari proyek dimaksud.

"Bahkan, mereka juga tidak bisa menjawab, mengapa kami yang terlebih dulu diminta pindah. Padahal proyek ini kan berdampak juga ke kawan-kawan di Teras Malioboro 2 dan kantor DPRD. Mengapa tidak satu paket? Kalau diminta steril ya mestinya bareng dengan mereka. Bukan hanya kami," tambah Bambang Suryawan, sesepuh FKKP.

Selain tidak kunjung ada kejelasan informasi, FKKP juga merasa aneh dengan kebijakan pemkot. Anggota FKKP membuka usaha dan mendiami tanah magersari. Mestinya, yang bisa meminta mereka pindah adalah Keraton Yogyakarta dan bukan pemkot. "Banyak yang aneh bagi kami," lanjutnya.

Terkait dengan deadline waktu agar anggota FKKP memgosongkan lokasi di Jalan Perwakilan paling lambat 31 Desember, Adi maupun Bambang menegaskan mereka tidak akan menggubris peringatan ini. Pun ketika pemkot berencana akan melakukan eksekusi dengan mengerahkan alat berat.

"Kalau Pak Pj Walikota di media menyebut sudah ada kesepakatan dengan kami, itu salah. Kami tidak pernah ada kesepakatan apapun dengan pemkot. Bagaimana kami membuat kesepakatan untuk hal hang tidak jelas," tegas Bambang. (*)