BPK Periksa Anggaran Infrastruktur Kebumen 2023
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kebumen. Pemeriksaan itu meliputi belanja gedung dan bangunan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan.
“Betul kami tengah memulai pemeriksaan pendahuluan mengenai belanja infrastruktur di Kabupaten Kebumen,” ujar Puspitaningtyas, Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, ketika rapat bersama jajaran Pemkab Kebumen, Kamis (14/9/ 2023)
Pemeriksaan selama 25 hari dari 13 September sampai 7 Oktober 2023. Salah satu tujuannya menilai kewajaran tentang penggunaan anggaran. Menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Memberikan kesimpulan atas sesuatu yang diperiksa.
“Hasilnya kita harapkan, Kebumen bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” ujar Puspitaningtyas.
Pemeriksaan dimulai dari persiapan anggaran, proses pemilihan penyedia jasa, ketepatan waktu pengerjaan dari waktu yang ditetapkan, ketepatan kualitas dan kuantitas dari hasil yang dikerjakan, serta pertanggungjawaban pengerjaan jasa konsultasi.
“Tapi ini baru pemeriksaan pendahuluan ya, nanti selanjutnya ada pemeriksaan terinci. Setelah itu nanti ada kesimpulan dan rekomendasi,” kata Puspitaningtyas.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyambut baik tim dari BPK yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai belanja infrastruktur di Kebumen pada tahun anggaran 2023. Pemeriksaan ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan pemerintah.
“Saya minta kepada semua kepala dinas untuk membuka seluruh dokumen mengenai belanja infrastruktur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus sebagai bentuk transparansi,” ujar Arif Sugiyanto.
Pemeriksaan ini diharapkan memberikan hasil yang maksimal, dan bisa menjadikan kinerja pemerintah semakin baik, khususnya dalam hal penggunaan anggaran.
Di era keterbukaan ini semua orang bisa dengan leluasa mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.
Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, bersih dari korupsi tidak hanya dengan pemeriksaan BPK, masyarakat juga bisa turut mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah.
“Saya kira wadah untuk itu sangat banyak, dan kita terbuka untuk semua,” ujar Arif Sugiyanto.(*)
