BPJS Kesehatan: Program JKN Jadi Fondasi SDM Sehat dan Produktif
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan kinerja positif dengan cakupan kepesertaan mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia hingga 31 Desember 2025.
Di saat yang sama, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat dengan aset bersih sebesar Rp30,04 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing," kata Prihati.
Sepanjang 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Prihati, tingginya angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus semakin mudahnya akses layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
Layanan tersebut didukung jaringan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun. Dana tersebut dinilai mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut pada tahun buku 2025.
Selain itu, lembaga tersebut memperoleh skor tata kelola organisasi 97,67, skor maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) 4,01, skor Baldrige Excellence Framework (BEF) 685, serta skor Survei Penilaian Integritas KPK sebesar 80,48.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Program ini juga dinilai menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun.
Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan Program JKN harus terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.
Sementara Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kualitas layanan, perluasan akses, dan tata kelola BPJS Kesehatan terus mengalami kemajuan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menambahkan ketahanan pembiayaan JKN merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
