Awal Musim Hujan di Wilayah DIY Mundur
KORANBERNAS.ID – Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, Djoko Budiyono, menyatakan awal musim hujan tahun ini di wilayah DIY diperkirakan mundur.
Hujan baru akan turun pada awal November atau Desember. "Pada saat transisi musim kemarau ke musim penghujan biasanya ditandai hujan lebat di malam hari. Perlu kewaspadaan masyarakat agar tak terjadi bencana lainnya," ujarnya dalam konferensi pers di DPRD DIY, Kamis (17/10/2019).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantoro, mengemukakan penanganan bencana kekeringan di DIY hingga saat ini sudah cukup baik.
"Baik itu bantuan yang disalurkan dari APBD maupun yang berasal dari masyarakat," jelasnya.
Dari lima kabupaten/kota di DIY hanya Kulonprogo yang menyandang status tanggap darurat. Sedangkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dinilai tidak terdampak kekeringan.
“Kabupaten Kulonprogo bukan berarti mengalami dampak lebih parah ketimbang Bantul dan Gunungkidul yang berstatus Siaga Darurat,” kata dia.
Khusus untuk padi, yang terdampak kekeringan saat ini dialami untuk musim tanam kedua.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendesak pemerintah DIY melakukan percepatan, konsolidasi dan koordinasi untuk penanganan bencana kekeringan di empat kabupaten DIY.
Dia juga merekomendasikan re-desain APBD logistik pada 2020 untuk anggaran tanggap darurat dan siaga darurat.
"Bencana kekeringan tahun ini menjadikan Kulonprogo menyandang status tanggap darurat serta Bantul dan Gunungkidul berstatus siaga darurat. Sedangkan Sleman dan Kota Yogyakarta normal," jelasnya usai rakor bersama BPBD dan BMKG serta instansi terkait.
Dia mengatakan, secara keseluruhan daerah terdampak kekeringan di empat kabupaten di DIY meliputi 39 kecamatan dan 111 desa.
Khusus lahan pertanian ada di 26 kecamatan dengan luasan 6.208,5 hektar. Dari luasan terdampak tersebut, yang puso mencapai 2.921,5 hektar.
Dari luasan lahan puso tersebut, yang mengalami rusak berat 193,5 hektar, rusak sedang 855 hektar dan rusak ringan 2.268,5 hektar.
"Mencermati luasan lahan terdampak kekeringan itu bisa disimpulkan terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas produksi pertanian di DIY," tandasnya.
Sampai dengan 11 Oktober 2019, lanjut dia, Pemda DIY telah mengalokasikan 47,668 juta liter air untuk dibagikan kepada warga terdampak kekeringan.
"Kami juga menyatakan terimakasih kepada pihak masyarakat maupun swasta yang selama ini juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan," ujarnya.
Terhadap bencana kekeringan yang melanda sebagian wilayah DIY, itu Komisi A merekomendasikan, pemda wajib menyediakan sumber air minum dan air bersih khususnya bagi warga terdampak.
"Di sektor pertanian, kami merekomendasikan pemda melakukan upaya penyelamatan produksi pertanian termasuk penyediaan air untuk pertaniab" kata Eko didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi A, Suwardi dan Retno Sudiyanti.
Rekomendasi lain, pemda hendaknya menyiapkan ketahanan pangan sehingga tak mengganggu suplai pangan di DIY. Pemda juga harus memfasilitasi atau mengkonsolidasikan bantuan masyarakat maupun pihak swasta di bawah koordinasi BPBD di masing-masing kabupaten agar diketahui peta bencana kekeringan secara tepat dan ada pemerataan bantuan.
"Komisi A juga meminta kepada pemda untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain," papar Eko.
Diperoleh informasi, alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain mencapai 250 hektar per tahun.
Dijadwalkan Komisi A DPRD DIY dalam waktu dekat meninjau ke wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo. (sol)