17 DPC PAN Menyatakan Sikap Menolak Dinasti Politik

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sleman 2020 semakin menarik dicermati. Di tengah lobi-lobi politik yang masih berlangsung, 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kabupaten Sleman menyatakan sikap tidak menginginkan munculnya dinasti politik.

“PAN Sleman sudah  dua kali periode berturut-turut selalu memenangkan konstelasi Pilkada bersama koalisi yang dibangun dan dipimpin PAN. Kami 17 DPC PAN se-Kabupaten Sleman menolak munculnya dinasti politik di dalam Pilkada Sleman,” ungkap Nurhidayat selaku juru bicara 17 DPC PAN se-Kabupaten Sleman, Selasa (4/8/2020), di Kantor DPD PAN setempat Jalan Pandowoharjo.

Didampingi Tatok Sutrisno dari DPC PAN Minggir, Dulkahar dari DPC PAN Berbah serta Sukimin (DPC PAN Moyudan), Nurhidayat menjelaskan pada prinsipnya 17 DPC tetap mendukung penuh langkah-langkah DPD PAN Sleman melanjutkan upaya koalisi.

Menurut dia, pernyataan sikap ini merupakan rumusan yang dihasilkan saat koordinasi antara semua DPC dengan DPD PAN Sleman pada 28 Juli 2020. Pada pertemuan itu, DPD PAN Sleman ingin mendengarkan aspirasi sesungguhnya dari pimpinan tingkat kecamatan, kader, anggota maupun konstituen di lingkungan masing-masing.

Waktu itu disepakati tiga orang juru bicara. Selain dirinya, juga ada Untung Wahyono dari DPC PAN Depok maupun Agung Andri Andramaman dari DPC PAN Cangkringan.

Nur menambahkan, pernyataan sikap tersebut dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai laporan kondisi sebenarnya suara arus bawah parpol berlambang matahari terbit itu.

Sebelumnya, kata dia, pimpinan semua DPC juga sering mengadakan komunikasi informal maupun melalui personal jajaran DPD untuk menyikapi konstelasi politik pilkada.

“Harapan kami DPP mau memperhatikan arus bawah. Sikap kami ini lebih pada memegang mekanisme dan prinsip visi idealisme PAN. Ini aspirasi murni. Sebelum itu kami sudah mengirim beberapa surat ke DPP,” kata dia.

Ditegaskan, dinasti politik sama sekali tidak ditujukan ke personal melainkan semata-mata sebagai ungkapan harapan supaya terjadi kaderisasi kepemimpinan di tubuh PAN dalam suatu sistem yang lebih baik sebagai partai modern.

Ada semacam kegelisahan di kalangan  kader PAN terkait pedoman partai tentang penjaringan bakal calon yang maju pilkada. “Yang kita pahami, setiap bakal calon harus mendaftarkan diri ke DPD. Ketika tidak melewati mekanisme penjaringan secara internal, sesungguhnya bisa dikatakan dia bukan bakala calon yang dimunculkan DPD,” jelasnya.

Menurut dia, semestinya disiplin partai tetap dipegang namun demikian jika kemudian ada aspirasi lain, itu memang fakta. (sol)