Srikandi Projotamansari Siap Mengawal AHM-JP

Srikandi Projotamansari Siap Mengawal AHM-JP

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Relawan Srikandi Projotamansari dikukuhkan oleh H Abdul Halim Muslih (AHM) dan Joko Purnomo (JP)  di Jogloyoso Palbapang, Bantul, Minggu (2/8/2020). Pengukuhan disaksikan Ketua pembina utama Hj Sri Suryawidati Idham Samawi,  pembina Nyai Hj Ida Fatimah Zaenal MSi, Hj Nadhiroh Mudjab, Nyai Aswandiyah, Bunda Yani Saptohoedoyo, Bunda Tustiyani SH dan tamu undangan lain.

Dikukuhkan sebagai ketua adalah Ana Masruhah SPd, Wakil Ketua 1 Bunda Rinda Ragiel STs, Ketua II Dwi Pudianingsih Joko Purnomo serta sekretaris, bendahara dan beberapa seksi (sie) organisasi.

“Saya berharap relawan ini bisa mendorong kembalinya ruh  Projotamansari dalam etos kerja di Bantul,” kata Ida, sapaan akrab Sri Suryawidati Idham Samawi.

Sebagai politisi PDIP dan pernah menjabat sebagai Bupati Bantul, dirinya mendukung penuh lahirnya relawan Srikand Projotamasari. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama, Bantul ke depan menjadi lebih baik lagi bisa tercapai.

“Seperti program untuk anak-anak, perempuan, bidang kesehatan, program bagi Balita, penanganan anak gurang gizi dan program lain, bisa sukses terlaksana. Tentu relawan Srikandi Projotamansari turut mendukung program tersebut. Jika Pak Halim dan Pak Joko terpilih kelak, Srikandi Projotamansari juga turut mengawal program-program tersebut agar bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Ida yang juga ketua Sedulur Bhumi Mataram (Sebhumi) tersebut. Ia menargetkan suara perempuan Bantul yang masuk ke pasangan AHM-JP mencapai 70 persen.

Ketua relawan, Ana Masruhah SPd, mengatakan latar belakang dari Srikandi Projotamansari adalah dari berbagai elemen dan unsur seperti tokoh agama, aktifis perempuan, tokoh politik, aktifis lingkungan, kesehatan, pekerja seni, perempuan pengusaha, akademisi, ibu rumah tangga dan unsur lainnnya.

“Ini adalah wadah perempuan Kabupaten Bantul untuk cerdas berpolitik. Mengajak perempuan untuk bisa memilih pemimpin yang sesuai harapan kita. Berpihak pada perempuan dan anak. Maka kami sepakat mendukung penuh AHM-JP untuk membawa aspirasi kaum perempuan Bantul,” katanya.

Yang disuarakan Srikandi adalah pendidikan anak, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perhatian pada kaum marginal maupun kaum difabel.

Sedangkan Halim mengatakan, harus ada komitmen bersama untuk menjadikan Bantul lebih baik. “Tentu saja agar perubahan itu nyata, kita harus melihat fakta yang ada sekarang,” katanya. Misalnya, untuk perlindungan perempuan dan anak, saat ini harus terus ditingkatkan.

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yakni 14 orang di tahun 2019  saat mereka melahirkan dan  Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai  101 bayi. Untuk  stunting ada 3.725 anak terlahir pendek atau lahir cebol. “Masalah ini terjadi karena kita tidak fokus pada pembangunan kesehatan,” katanya.

Selain itu, demam berdarah juga masih menjadi momok di tengah pandemi Covid-19. Angka DBD Bantul mencapai 1.424 kasus.

“Banyak peran ibu, banyak peran perempuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada tadi. Karena perempuan itu ada PKK, dasawisma, Posdaya, Posyandu, Lansia dan lainya. Maka mereka harus diberi ruang dan peran yang besar. Juga fasilitas yang memadai agar derajat kesehatan bisa meningkat, DBD bisa dicegah, AKI dan AKB bisa ditekan dengan peran besar kaum perempuan tadi. Melihat tugasnya yang berat, maka perempuan harus kita libatkan mulai membuat kebijakan hingga pelaksanaan programnya,” katanya.

Parpol Pengusung Bertambah

Sementara itu, Cawabup Joko Purnomo mengatakan selain elemen perempuan, dalam waktu dekat mereka juga akan mendapat dukungan tiga partai politik baru. “Jadi akan ada tiga parpol tambahan untuk mengusung kami,” katanya.

Sebelumnya, pasangan ini diusung duet PDIP dan PKB. Tiga parpol baru yang bergabung tersebut adalah parpol yang belum menentukan sikap akan bergabung kemana dalam Pilkada 9 Desember mendatang. “Nama parpolnya masih rahasia,” katanya. Dirinya optimis, bergabungnya tiga parpol ini akan semakin menguatkan mereka dan mampu menciptakan Pilkada bersih tanpa mahar politik apa pun. (eru)