Warga Butuh Makan Bukan Baju Lebaran

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dana jaminan hidup (jadup) untuk warga terdampak virus Corona  atau Covid-19 perlu segera dicairkan. Aspirasi ini disampaikan warga ke anggota DPRD DIY menjelang pelaksanan reses.

“Warga sangat mengharapkan jadup dicairkan segera karena banyak yang sangat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sepi. Dagangan tidak laku. Kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan lainnya saat ini dialami warga secara luas akibat pandemi Corona,” ungkap Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, Minggu (17/5/2020).

Menurut dia, saat ini sudah mendekati momen lebaran Idul Fitri 1441 H. Meski lebaran kali ini sangat berbeda dengan tahun lalu namun keperluan hidup tetap meningkat.

Menurut dia, warga sangat butuh makan bukan baju lebaran. “Saat ini yang diperlukan sekedar untuk makan dan menyambung hidup, bukan untuk beli baju, silaturahim atau berwisata sebagaimana tahun-tahun lalu,” ungkapnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan jadup dari pemerintah sangat diharapkan segera cair untuk sekedar memenuhi keperluan pokok makan bersama keluarga.

Ditambah lagi banyak kerabat dari luar daerah terpaksa pulang kampung karena kesulitan ekonomi di perantauan. “Saya mohon Pemda DIY pekan ini bisa mencairkan seluruh jadup, sebelum lebaran tiba pekan depan,” pintanya.

Verifikasi data sudah selesai. Penerima bantuan tercatat sekitar 169-an ribu kepala keluarga (KK) yang disortir dari 500-an ribu data.

“Yang penting cairkan dulu, saya yakin data yang ada saat ini tidak sepenuhnya valid. Pasti masih banyak warga yang berhak namun belum ter-cover. Meskipun begitu tetap kami minta dicairkan dulu, kalau menunggu data sempurna akan sangat lama dan masyarakat terlalu lama menderita,” paparnya.

Jalan tengahnya adalah apabila terdapat warga yang berhak menerima jadul namun belum ter-cover mohon dibuatkan data tahap dua untuk mengakomodasi warga yang belum mendapatkan jadup tahap pertama.

“Melalui pendataan cepat, saya yakin banyak yang belum ter-cover pada tahap pertama. Desa-desa juga melaporkan banyak warganya belum terakomodir dalam data tahap pertama ini,” kata Huda.

Pencairan jadup secepat mungkin sekaligus bermanfaat untuk mengetahui siapa saja warga yang berhak dan belum dapat, selanjutnya segera didata tahap kedua dan segera dicairkan lagi.

DPRD DIY mempersilakan Pemda DIY merelokasi anggaran secukupnya untuk memenuhi keperluan jadup. Anggaran jadup tahap pertama Rp 209 miliar.

“Silakan ditambahkan secukupnya untuk data tahap kedua dan kita akan setujui saat pembahasan perubahan anggaran. Silakan dicairkan dulu sebagaimana mekanisme Perpu 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah jadi UU dan nanti kita insya Allah akan setujui di perubahan APBD. Yang penting warga tercukupi dulu, kebutuhan penanganan Corona terpenuhi semua,” ucapnya.

Huda berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga eksekutif dan legislatif bisa menata ulang berbagai program pembangunan untuk recovery ekonomi guna memulihkan kehidupan rakyat yang saat ini sangat memprihatinkan. (sol)