Wabup Yuli Hastuti Hargai ODP yang Menolak Bantuan Sembako

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Pemkab Purworejo memberikan bantuan sembako kepada orang dalam pemantauan (ODP) selama pandemi Covid-19. Namun, ada beberapa warga yang berstatus ODP menolak bantuan sembako dari pemerintah.

Dalam rilis yang disampaikan Humas dan Protokol, Setda Purworejo kepada koranbernas.id, Selasa (28/4/2020), Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyatakan bantuan sembako tersebut merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk penanganan Covid-19.

Bahwa kemudian ada yang menerima atau tidak mau menerima adalah hak warga yang bersangkutan, mengingat alasan penolakan karena mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri.

“Tentunya ini harus kita hargai. Bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan di masyarakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,” tandas Yuli Hastuti saat diwawancara di sela-sela monitoring posko-posko siaga desa pencegahan Covid-19 di wilayah Kecamatan Butuh, Senin (27/4/2020) sore.

Saat monitoring, Wabup Yuli Hastuti didampingi Wakil Ketua DPRD Purworejo Kelik Susilo Ardani, anggota DPRD Rani Sumadyaningrum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Agus Ari Setyadi, Kasi Dinsosdukkbpppa Dra Dede Yemi Iswantini, Camat Butuh Iqbal Nugroho, Humas Protokol, dan Forkopimcam.

Yuli Hastuti mengatakan, dalam menangani Covid-19 pemerintah kabupaten memberikan bantuan kepada ODP dan yang terdampak.
Salah satunya, bantuan sembako yang secara teknis dilakukan Dinas Sosial, Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdukkbpppa).

“Saya minta warga yang tidak mau menerima bantuan sembako agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya benar-benar dipastikan terbebas dari virus Corona. Saya juga berharap warga ODP agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” kata Yuli.
 

Wakil Ketua DPRD Purworejo, Kelik Susilo Ardani, mengatakan warga yang menolak karena mampu secara finansial, sangat luar biasa. Artinya, ini sebuah ketulusan pribadi yang harus diapresiasi. Juga bisa menjadikan edukasi bagi yang lain, ketika tercatat sebagai ODP masih menyempatkan berpikir untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Sikap seperti ini bisa dibudayakan.
 

Menurutnya, penyaluran bantuan di tingkat bawah sudah cukup bagus. Yang terpenting, tidak dibeda-bedakan.
 

“Semakin ke depan saya optimis masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat. Jangan sampai, warga miskin tidak tercover,” ujar Kelik.
 

Secara terpisah, Camat Grabag Ahmad Zainudin mengakui ada salah satu warganya yang menolak bantuan karena merasa mampu. Warga yang ODP ini mengucapkan terimaksih atas perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih pantas menerima. Warga ini sudah dilakukan rapid test tahap pertama dan dinyatakan negatif. Sedangkan rapid test tahap kedua masih menunggu jadwal.
 

“Saya salut karena orangnya sangat kooperatif. Sebagai kepala keluarga juga disiplin dalam mengisolasi diri dengan keluarga maupun lingkungan. Termasuk di rumah juga memisahkan diri dari anak dan istri, dengan menempati ruangan terpisah. Kami bersama desa terus memantau perkembangan kesehatannya,” kata Zainudin.
 

Zainudin menambahkan, untuk Kecamatan Grabag, selain memantau yang ODP dan pemudik, juga memantau warga migran, yakni warga Grabag yang bekerja pulang pergi ke luar kabupaten seperti di kabupaten Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kulonprogo, Bantul, dan lainnya. Setiap hari dipantau, karena tingkat kerentanannya juga tinggi, yang melakukan aktifitas dari daerah merah.
 

Berdasar penelusuran data, terdapat 3 warga yang menolak bantuan karena mampu secara ekonomi yakni Kecamatan Grabag dan Kecamatan Purworejo. Masing-masing merupakan ODP yang terus dilakukan pemantauan dari pemerintah. (eru)