Upaya Agar Warga Tidak Sering Terjerat Rentenir

Upaya Agar Warga Tidak Sering Terjerat Rentenir

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO – Ribuan warga Kabupaten Purworejo makin sejahtera berkat Unit Pengelola Kegiatan Badan Kerjasama Dana Amanat Pemberdayaan Masyarakat (UPK BK DAPM). Lembaga ini merupakan peralihan dari Program Nasional Penanaman Modal (PNPM) Mandiri yang telah selesai masa programnya. Keuntungan dari dana PNPM mandiri tersebut dilanjutkan menjadi program UPK BK DAPM.

Ketua Forum UPK DAPM Kabupaten Purworejo, Singgih Bayu Aji, menuturkan dampak pandemi Covid-19 membuat program simpan pinjam DAPM terkendala.

"Sejak bulan Februari kami tidak melakukan rapat koordinasi. Padahal sebelumnya kami ada agenda rapat 2 bulan sekali. Saat ini berkesempatan halal bi halal sekaligus dengan rapat koordinasi, kami sekalian mencari solusi dari kendala kemacetan tersebut," papar Singgih kepada koranbernas.id di sela Rakor UPK BK DAPM, Senin (22/6/2020), di RM ABK Banyuurip Purworejo.

Singgih menambahkan, ruh dari UPK DAPM adalah pemberdayaan masyarakat, tidak mencari untung. "Di tiap kecamatan ada 100 hingga 150 kelompok dengan anggota 5 sampai 10 orang per kelompoknya. Jumlah total penerima bantuan UPK BK DAPM ada ribuan," ungkapnya.

Ketua Forum BK DAPM Purworejo, Sartono, menyatakan abhwa 15 persen keuntungan untuk bantuan sosial. "Dalam pandemi Covid-19, kami membagikan alat pelindung diri (APD) berupa baju, face shield, hand sanitiser, dan sabun cuci tangan,” katanya.

Menurut Sartono, rakor ini untuk melihat kembali apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan program UPK BK DAPM juga mengalami penurunan, karena adanya pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, yang hadir pada acara tersebut mengatakan, salah satu kunci keberhasilan tugas UPK-BK DAPM yakni kedisplinan para peminjam dalam pengembalian dana. Sehingga dana bisa terus bergulir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan untuk usaha ekonomi produktif.

Selain itu, pengelolaan UPK-BK DAPM agar dimaksimalkan, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Keberadaan UPK-BK DAPM bisa menangkal keberadaan rentenir atau lintah darat yang selama ini seringkali menjerat warga masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Juga melalui Rapat Koordinasi UPK BK DAPM nantinya bisa menjadi wahana untuk menyamakan persepsi, berbagi informasi sekaligus memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam pengelolaan program ini," harap Yuli. (eru)