STPN Yogyakarta Berjuang Mengembalikan Ikatan Dinas, DPR RI Mendukung
SDM generasi muda di bidang pertanahan saat ini sangat dibutuhkan. Reforma agraria memerlukan tenaga ahli dari STPN.
--- 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN) Yogyakarta, Dr Agustyarsyah S SiT SH MP, menyatakan saat ini kampus yang dipimpinnya sedang berjuang meraih status menjadi politeknik. Perubahan itu disertai dengan dikembalikannya ikatan dinas sebagai salah satu ciri khas kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1963.
“Syarat menjadi politeknik adalah menempatkan seluruh mahasiswa tinggal di asrama. Kami berupaya tahun ini bisa segera mengembalikan ke ikatan dinas,” ujarnya saat menerima pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Kamis (22/8/2024), di kampus setempat.
Lebih lanjut, pengganti Dr Ir Senthot Sudirman MS itu mengakui ada sejumlah kendala yang perlu perhatian bersama di antaranya keterbatasan tempat. Itu sebabnya hanya mahasiswa tingkat pertama yang tinggal di asrama.
Total mahasiswa STPN Yogyakarta saat ini tercatat lebih dari 2.500 orang dari berbagai daerah di Indonesia. “Kami menyiapkan asrama baru dan penambahan kelas,” ujarnya seraya menambahkan adanya kewajiban memiliki minimal delapan program studi.
Beri dukungan
Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal memberikan dukungan terhadap perjuangan STPN Yogyakarta untuk bertransformasi menjadi politeknik.
“STPN ini cukup senior. SDM generasi muda di bidang pertanahan saat ini sangat dibutuhkan. Reforma agraria memerlukan tenaga ahli dari STPN. Transformasi akan menjadi bagian yang dinantikan. Harus kita dukung bersama,” kata Syamsurizal.
Anggota Komisi II DPR RI di antaranya Mardani Ali Sera, Riyanta, Endro Suswantoro Yahman juga memberikan dukungan penuh sampai dengan penganggaran. “STPN ini ibarat makhluk yang langka,” kata Mardani seraya meminta pihak kampus membuat semacam peta masa depan.
Sependapat, Endro Suswantoro Yahman menyatakan STPN seperti barang langka, dalam tanda kutip, yang selama ini terkesan ditelantarkan termasuk ketika pembahasan anggaran di DPR RI.
Dia merasa prihatin saat pembahasan anggaran di tingkat pusat nama STPN seperti nyaris tidak terdengar. “Perlu update supaya STPN lebih maju lagi. Mohon dari pertemuan ini diperkaya usulan-usulan untuk memperjuangkan anggaran yang akan datang,” pintanya. (*)
