Siswa Tak Boleh Ujian, SMP Muhammadiyah Banguntapan Minta Maaf

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah meminta maaf atas kekisruhan yang sempat terjadi di salah satu lembaga pendidikan miliknya beberapa waktu lalu.

Seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, pada penyelenggaraan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Jumat (10/6/2022) di SMP Muhammadiyah Banguntapan ada beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti PAT karena belum melunasi kewajiban administrasi.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan informasi di media massa beberapa waktu yang lalu," papar Riyanto, Kepala SMP Muhammadiyah Banguntapan saat konferensi pers Rabu (15/6/2022) di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Rejowinangun.

Riyanto menggarisbawahi bahwa, SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul berkomitmen membantu menyelesaikan administrasi keuangan siswa sebagaimana yang diberitakan media.

"Kami dan Muhammadiyah berkomitmen bersama-sama Pemerintah membantu memberikan layanan pendidikan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum bisa seluruhnya ditangani Pemerintah secara langsung dikarenakan keterbatasan akses dan layanan," imbuhnya.

Karena pendidikan pada dasarnya merupakan permasalahan bersama, Riyanto juga berharap agar dalam penanganan setiap masalah pendidikan hendaknya mengedepankan sinergitas semua pihak.

Dalam hal ini sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orangtua/wali murid menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berkontribusi pembiayaan sekolah. Dalam berbagai kesempatan pertemuan orang tua/wali murid telah dilaksanakan secara periodik, komunikatif dan transparan.

"Bahkan, berupaya bersama-sama dengan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu Muhammadiyah untuk menggenapi akses ketersediaan dana melalui Dinas Dikpora Bantul dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan orangtua wali murid berkontribusi dalam pembiayaan sekolah," kata dia.

Sementara Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY, Achmad Muhammad menambahkan bahwa seluruh siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul tetap diberikan pelayanan pendidikan. Sebagai sekolah berbasis masyarakat, lanjut Achmad, dimana pembiayaan sekolah yang diberikan Pemerintah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.

Untuk itu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pemerintah dalam hal pembiayaan sekolah swasta yang diselenggarakan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab orangtua/wali murid dengan tetap memperhatikan batas kemampuan orangtua/wali murid masing-masing.

"Kiprah Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia tidak terbantahkan, di antaranya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ribuan satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Muhammadiyah adalah bukti nyata kesungguhan usaha dan kontribusi tersebut," paparnya.

Achmad melanjutkan, upaya Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan bahkan telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, dan hingga saat ini terus-menerus berusaha mengembangkan dan meningkatkannya.

"Karena itu, kontribusi Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan juga Pemerintah Republik Indonesia," imbuhnya.

Namun perlu disadari bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, Muhammadiyah tidak terlepas dari tantangan bahkan permasalahan realitas yang harus dihadapinya.

Tasman Hamami selaku Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta menyatakan bahwasanya setiap masalah pendidikan pada dasarnya merupakan masalah bersama seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan penyelesaian secara Bersama-sama pula.

"Misalnya, terkait dengan pemberitaan tentang permasalahan SMP Muhammadiyah Banguntapan, maupun permasalahan pendidikan di tempat lain juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang memerlukan pemahaman secara utuh dan proporsional, sehingga yang perlu dikedepankan adalah semangat kebersamaan dan problem solving," tutupnya.(*)