Sekolah Jadi Titik Kritis Kesehatan Mental Remaja

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Sekolah sebagai ruang belajar ternyata bukan hanya tempat anak-anak menimba ilmu, tetapi juga titik kritis yang menentukan kesehatan mental remaja. Fakta ini mengemuka dalam 2nd Stakeholder Meeting of School-based Mental Health Program (SBMH) yang digelar di Kolektif Co-working Space, Rabu (27/8/2025).

Dengan tema Connect to Care: Sinergi Peningkatan Kesehatan Mental di Sekolah dan Masyarakat, pertemuan tersebut menyatukan pegiat kesehatan mental lintas sektor mulai dari NGO seperti YAKKUM, SehatJiwa hingga akademisi serta perwakilan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Disdikpora, DP3AP2 dan BAPPERIDA. Guru-guru SMA/SMK/SMP se-DIY juga turut hadir.

Program SBMH yang diinisiasi Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia (LAKI) bersama Yayasan Rumpun Nurani telah berjalan di dua sekolah percontohan, SMA BIAS dan SMA Negeri 1 Sleman. Selama dua tahun berjalan, sebanyak 825 siswa, orang tua, dan 60 guru ikut terlibat dalam proses skrining, intervensi, hingga monitoring.

Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Sejumlah siswa menunjukkan indikasi kecemasan dan depresi pada tingkat sedang hingga tinggi. “Masalah terbesar yang mereka hadapi meliputi keluarga, personal dan akademik. Menariknya, orang tua dan guru merasa sudah memberi dukungan, tapi siswa justru merasa belum mendapatkannya,” ungkap tim SBMH dalam laporan program.

Intervensi berlapis

Untuk menjawab tantangan ini, SBMH menerapkan intervensi berlapis. Mulai dari universal intervention berupa psikoedukasi dan dialog bermakna lewat film, targeted intervention berupa pelatihan konselor sebaya, hingga risk intervention bagi siswa rentan yang dirujuk ke tenaga profesional.

Hasilnya terasa nyata. Guru mulai meninggalkan pendekatan hukuman menuju dialog dan empati, sementara siswa semakin aktif menghidupkan kembali sistem dukungan sebaya seperti PIK-R dan divisi kesehatan OSIS.

Ketua Yayasan Rumpun Nurani, Siti Alfiah Kusumawardani, menegaskan guru pun manusia yang rentan. “Guru punya tekanan berat. Kalau dirinya sendiri tidak ditolong, bagaimana bisa menolong siswa? Itu sebabnya kami punya program Sahabat Guru. Dari situ muncul testimoni, suasana kerja jadi lebih nyaman karena antar-guru saling support,” ungkapnya.

Siti menyinggung fenomena hurt people hurt others. Menurutnya, kasus guru atau kepala sekolah yang bersikap keras pada murid bisa jadi berawal dari luka batin yang tidak tertangani.  “Kita semua bisa jadi orang sakit dan menyakiti orang lain. Karena itu awareness penting. Mari saling menyembuhkan,” ujarnya.

Kampanye publik

Selain intervensi di sekolah, SBMH juga menggagas kampanye publik bertajuk #connecttocare. Lewat berbagai medium kreatif seperti film, support group “Ruang Teduh”, podcast, hingga book talk, kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih terbuka pada isu kesehatan mental.

Ke depan, SBMH berencana menggelar Festival Kesehatan Mental yang melibatkan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan. “Harapannya, ini jadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas,” ujar tim program.

Rennta Chrisdiana M Sc selaku project leader menekankan anak-anak sekarang membutuhkan dukungan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. “Setelah pandemi, banyak remaja kehilangan kemampuan bersosialisasi. Mereka merasa jauh dari orang lain, lalu mencari solusi hidup sendirian. Padahal sehat itu sifatnya relational, harus terkait dengan orang lain,” jelasnya.

Menurut Rennta, salah satu perilaku kunci yang ingin ditumbuhkan adalah help seeking behavior, yaitu keberanian untuk meminta pertolongan. “Sayangnya, banyak remaja, terutama laki-laki, tidak terbiasa mengekspresikan perasaan. Ada stigma kalau bicara soal mental health dianggap lemah. Padahal di dalam, mereka bisa saja terluka. Dan orang yang terluka cenderung melukai orang lain,” katanya.

Kuncinya jujur

Rennta menegaskan, jika mental remaja kuat mereka bisa lebih produktif, mengenali potensi, dan memberi kontribusi. Namun untuk mencapai itu, diperlukan orang dewasa yang peduli, dari orang tua hingga guru. “Kuncinya ada pada dialog yang jujur dan kasih sayang. Kalau itu terjadi, masa depan remaja kita bisa lebih cerah,” katanya.

Meski program ini menunjukkan hasil positif, tantangan besar masih menanti. Saat ini belum ada kementerian atau lembaga yang secara khusus memegang kendali isu kesehatan mental remaja di Indonesia. “Belum ada political will yang kolektif. Semua masih tersebar,” tambahnya.

Padahal, jika ingin menyongsong Indonesia Emas 2045, kesehatan mental generasi muda harus menjadi prioritas. Tanpa itu, target mencetak generasi unggul bisa jadi hanya slogan. (*)