Sebanyak 23 Dapur SPPG yang Dikelola BUMKal Mulai Dibangun
Pembangunan SPPG oleh Forum BUMKal ditandai peletakan batu pertama di lokasi Kalurahan Tridadi tepatnya kawasan Puri Mataram.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Forum Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan Asosiasi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) DIY mulai membangun dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tahap awal ini, pendirian dapur dilakukan di 23 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di wilayah Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo.
Dimulainya pembangunan SPPG oleh Forum BUMKal ini ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi Kalurahan Tridadi, tepatnya kawasan Puri Mataram, Jumat (28/2/2025).
Peletakan batu pertama langsung dilakukan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
19 titik
Lokasi SPPG tersebar di Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Dari 23 SPPG, 19 titik berada di Kabupaten Sleman.
Ahmad Riza mengatakan, salah satu pilar utama pembangunan desa adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan bergizi. Kemendes PDT menginisiasi program revitalisasi BUMDes untuk mendukung MBG.
Program ini menempatkan BUMDes sebagai pengelola lumbung pangan desa, pemasok bahan baku pangan, serta mitra dalam pengelolaan SPPG.
"Sejak Oktober 2024, Kemendes telah melaksanakan coaching clinic pendaftaran BUMDes ke dalam katalog elektronik versi 6.0 agar mereka dapat menjadi pemasok bahan baku program MBG," jelas Riza.
Pemasok aktif
Sampai dengan pertengahan Februari 2025 sebanyak 501 BUMDes telah on boarding dan siap mendukung program tersebut bahkan hingga akhir Februari ini sudah terdapat 43 BUMDes dan BUMDesma yang menjadi pemasok aktif MBG.
Menurut Riza, upaya ini tidak lepas dari koordinasi antar sektor. Kemendes telah menggandeng beberapa pihak antara lain BGN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP.
"Dengan adanya kebijakan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan, diharapkan BUMDes semakin berdaya dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Keberadaan SPPG yang dikelola oleh BUMDes tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa," jelas Riza.
Dia mengajak seluruh pihak baik pemerintah daerah, akademisi maupun sektor swasta untuk terus bersinergi. Selain mendukung gizi anak sekolah, program MBG juga dapat meningkatkan pengembangan ekonomi khususnya di desa.
Gebrakan pertama
"Kita minta semua BUMDes dan BUMDesma di Indonesia mengadakan dapur SPPG. DIY gebrakan pertama ini langsung di 23 titik, semoga diikuti titik-titik lain," kata Riza.
Dengan membuka SPPG maka akan membuka lapangan kerja, serta memasok kebutuhan pangan MBG. Nantinya, BUMDes akan mencari bahan baku dari desa. "Sambil menunggu pembangunan SPPG selesai, BUMDes bisa menyusun rencana menu dan mempersiapkan kebutuhan bahan baku," tambahnya.
Ketua Forum BUMD DIY Raden Agus Choliq menjelaskan, SPPG dibangun menggunakan kas dan dana dari investor. Satu SPPG diperkirakan membutuhkan Rp 2,5 miliar termasuk untuk membeli peralatan. "Jadi ada 23 titik. Untuk simbolisnya kami letakan di Tridadi ini," kata Agus Choliq.
Sedang terkait anggaran dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan digunakan untuk pengembangan bahan pangan. Misalnya, penanaman sayuran dan pemeliharaan ternak.
Penerima manfaat
"BUMKal di DIY bersatu menanam dan produksi sesuai yang dibutuhkan dapur," tambahnya.
Untuk SPPG di Tridadi, dia menyebutkan ditargetkan dapat beroperasi pada bulan April. Sebanyak 3.500 yang akan jadi penerima manfaatnya.
"Kami mengajukan diri untuk bisa mendapat slot menjadi dapur. Prosesnya lama, tiga bulan kami berkoordinasi," jelas Agus Choliq.
Lahan di Tridadi seluas 600 meter dan 400 meter digunakan untuk dapur. Tenaga kerja berasal dari masyarakat yang akan direkrut dari Badan Gizi Nasional (BGN). (*)
