Problem Kesehatan Jiwa di Indonesia Masih Menumpuk

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda (HSP) pada 28 Oktober tahun ini, tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

Pusat Rehabilitasi (PR) Yakkum mengadakan talkshow online dengan tema “Menyoal Ketidaksetaraan Implementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia”. Talkshow digelar, Kamis (28/10/2021) siang, dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang dimoderatori oleh Ranie Ayu Hapsari.

Talkshow tersebut membicarakan perwujudan kebijakan kesehatan jiwa yang setara dan memberikan kesempatan pagi para pemimpin, organisasi disabilitas psikososial berbicara tentang langkah yang diambil untuk menjadikan program dan pelayanan kesehatan jiwa.

Tujuannya agar dapat menjadi fokus perhatian termasuk pilihan strategi dalam mencapai implementasi kebijakan kesehatan jiwa yang setara bersama dengan beberapa narasumber dari tingkat lokal hingga nasional seperti Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Baning Rahayujati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Sri Hascaryo Ketua Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial Kalurahan Sidoagung Godean DIY.

Kemudian Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jaimun selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Endang Palmintarsih, Kepala Dinas Sosial DIY, Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI.

Maliki mengatakan isu kesehatan jiwa merupakan isu yang penting saat ini, apalagi dimasa pandemi ketika banyak orang terdampak pandemi Covid-19, terjadi penambahan penduduk lansia yang mengalami depresi. Tentuanya sangat rasional karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang sering berjalan-jalan keluar, diharuskan didalam dan tetap dirumah saat Pandemi Covid-19 menyebabkan kejenuhan dan menyebabkan stres.

"Gangguan mental harus menjadi fokus kita semua," sebut Maliki.

Eva Rahmi Kasim, dalam paparannya mengatakan lewat talkshow tersebut, diharapkan dapat melihat banyak permasalahan mengenai kesehatan jiwa di Indonesia, seperti permasalahan ketidaksetaraan bagi disabilitas, kurangnya layanan publik yang aksesbiltas bagi penyandang disabilitas, dan tentang penerimaan penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

Menurutnya hal itu dapat diatasi dengan kolaborasi multisektor dan strategi serta inovasi pemangku kepentingan untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan sistem layanan kesehatan jiwa yang setara di berbagai level.

“Kita sudah mempunyai peraturan tentang disabilitas jangka panjang. Dan untuk penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas harus ada kolaborasi dan kerjasama lintas sektor,” ujar Eva Kasim.

Bito Wikantosa berpendapat kerjasama lintas sektor dan multi level baik itu dari tingkat nasional hingga tingkat desa diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial. Seperti adanya anggaran di tingkat desa yang mampu digunakan untuk mendukung pemenuhan hak tersebut.

“Sangat boleh menggunakan dana desa karena sudah disebutkan secara eksplisit dalam peraturan penggunaan dana desa meskipun tidak terkhusus disabilitas mental. Bagaimana caranya agar disabilitas mental dapat mengakses," terang Bito Wikantosa. (*)