Politik Uang Model Baru, Ancaman Demokrasi Jelang Pemilu 2024
Sudah terjadi sejak pemilu-pemilu sebelumnya.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA - Bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu isu yang mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Beberapa pihak menilai bahwa bansos tersebut dimanfaatkan oleh calon presiden atau partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Mada Sukmajati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, mengatakan bahwa strategi politik seperti ini tidak menutup kemungkinan akan dipakai di masa mendatang oleh presiden yang lain, karena secara regulasi tidak ada larangan.
"Strategi bansos sudah dilakukan sejak pemilu 2009, waktu itu namanya BLT (Bantuan Langsung Tunai). Cara seperti ini sangat mungkin dilakukan pula di masa mendatang," ujar Mada pada Selasa (13/2/2024).
"Karena secara regulasi tidak ada larangan, maka hal ini selalu saja dikembalikan ke soal etika. Karena ini tipikal orang yang memiliki kepentingan yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di luar negeri," lanjutnya.
Menurut Mada, solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai warga negara terima saja bansos itu tapi soal pilihan tidak perlu tersandera oleh siapa yang memberikan.
"Sudah disampaikan oleh menteri keuangan bahwa sumber bansos ini dari APBN bukan sumber dari personal, meski kemungkinan ini bisa menjadi sebuah proses personalisasi atau klaim bisa saja terjadi bagi peserta pemilu apalagi masyarakat kita itu masih patronistik," katanya.
Mada menambahkan bahwa masyarakat masih memiliki kehendak atau keinginan untuk membalas atau memilih siapa yang telah memberikan sesuatu. Sehingga sifat ini bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Untuk itu, perlu pendidikan politik di masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming bansos.
"Masyarakat harus cerdas dan kritis dalam menentukan pilihan politiknya. Jangan sampai hak politiknya dijual dengan harga murah," kata dia.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Umi Illiyina mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Illiyina menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam periode yang kritis menghadapi pemungutan suara.
"Kami di Bawaslu DIY sangat mengkhawatirkan situasi ini dan menganggap perhatian serius terhadap berbagai modus dan politik uang yang mungkin terjadi sangatlah penting," ujar Illiyina.
"Saat ini lebih beragam modelnya, ada yang berbentuk voucher atau saldo ewallet. Hal ini membuat petugas yang lebih sulit untuk menemukan bukti langsung," imbuhnya.
Salah satu fokus utama Bawaslu DIY adalah pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks dan politik uang yang dapat memengaruhi integritas pemilu.
"Kami terus memantau dan menanggapi setiap potensi pelanggaran tersebut, karena hal ini dapat mempengaruhi proses demokrasi secara keseluruhan," tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Illiyina menekankan peran penting regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang adil.
"Bawaslu DIY akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa regulasi terkait dengan pemilu ditegakkan dengan tegas demi menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi," tandasnya.(*)
