Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

KORANBERNAS.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah.

Alasannya, menurut menteri yang sehari-hari adalah Menko Perekonomian ini, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

"Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi," kata Airlangga Hartarto dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi" di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta, Kamis (22/10/2020) siang.

Airlangga menyebut, pemerintah menyiapkan seluruh akses untuk mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin, dan sekarang disiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini," papar Menko Airlangga, seperti dilansir laman resmi Satgas Penanganan Covid-19, Kamis (22/10/2020).

Airlangga menambahkan, pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut. Pertama, jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk produksi pada akhir tahun 2021.

Kedua, jalur kerja sama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat serta aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan," kata Menko Airlangga.

Laboratorium

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, mengatakan dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC. Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

"Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, namun petugas laboratorium yang masih terbatas," ungkap Doni.

Jenderal bintang tiga dari TNI AD ini menyebutkan, semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.

"Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan," kata Doni yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari IPB University. (*)