Pemda DIY Anggarkan Rp 105 Miliar untuk Beli Sembako, Harus dari Petani

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Waki Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyatakan rencana Pemda DIY membagikan sembilan bahan pokok (sembako) untuk jatah hidup atau jadup bagi masyarakat kurang mampu terdampak wabah Covid-19, harus segera direalisasikan. Hanya saja bahan-bahan itu harus dibeli langsung dari petani dan UMKM.

“Pembelian jadup sebesar Rp 105 miliar akan sangat membantu perputaran dan perekonomian petani serta UMKM di DIY yang sangat terpukul karena Covid-19,” ungkapnya, Selasa (14/4/2020).

Menurut dia, pembelian sembako jadup untuk warga miskin desil 1 - 4 yang belum mendapatkan bantuan apa-apa memerlukan anggaran sekitar Rp 95 miliar. “Jika ditambah jadup keluarga difabel dan warga lansia, anggaran bisa mencapai Rp 105 miliar,” jelasnya.

Pemda DIY juga harus memberi petani dan pedagang harga yang bagus. “Jangan dipepet harganya. Apalagi pembelian ini tidak perlu lelang. Rencanakan secara baik sejak saat ini, jangan mendadak dan cari mudahnya saja,” kata dia.

Huda tidak ingin pemda membeli sembako milik pengusaha besar dari luar. Selain tidak efektif, juga tidak membantu perekonomian petani dan UMKM.

Perencanaan harus segera dilakukan secara terkoordinasi dan masif. Kelompok tani dan gapoktan didata kemampuan dan kapasitas produksi mereka, kemudian hasil pertanian musim panen ini dibeli pemda.

“Pedagang dan peternak yang luar biasa terdampak harus dilibatkan. Mohon jadupnya nanti pakai telur dan hasil ternak apa yang memungkinkan dibeli dari peternak DIY,” ucap dia.

Huda yakin pembelian langsung dari petani dan peternak bermanfaat dua sisi. Pertama, membantu masyarakat miskin yang terdampak. Kedua, membantu perputaran ekonomi di kalangan petani dan UMKM.

DPRD akan mengevaluasi dan mengawasi pengadaan dan distribusi bantuan ini dari dua kriteria, yaitu pembelian yang terkait perputaran ekonomi petani dan UMKM serta ketepatan sasaran pembagian bantuan.

“Kami mengingatkan belanja ini harus betul-betul dikoordinasikan dan direncanakan sejak sekarang dan melibatkan multisektor. Bukan sekadar BPBD yang mengadakan dengan dana BTT, tapi harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Sosial,” tandasnya.

Dikhawatirkan apabila tidak dikoordinasikan sejak sekarang akan terkejar waktu, sekadar cari mudah sehingga tidak beli ke petani dan UMKM. (sol)