Menteri Abdul Halim Usulkan Kades Bisa Kuliah di Perguruan Tinggi

KORANBERNAS.ID, SEMARANG  --  Sebanyak 449 kepala desa se Kabupaten Kebumen dan Bupati KH Yazid Mahfudz mengikuti Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay, Semarang, Selasa (18/2/2020). Pada Raker ini, Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Kemendes PDTT) berkomitmen meningkatkan kapasitas kepala desa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan,  untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat. Caranya, dengan memaksimalkan dana desa senilai Rp 72 triliun yang sudah mulai ditransfer langsung secara bertahap ke 74.953 desa se-Indonesia.

"Begitu kita transfer, secepat mungkin dibelanjakan dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan ini,“ kataTito Karnavian. Itu antisipasi ketika dampak tekanan ekonomi sedang bergerak dan berjalan akibat virus Korona dan juga perang dagang Amerika - China.

Mulai tahun 2020 pencairan dana desa langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening desa. Namun, yang menjadi masalah, 60 persen kepala desa di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas ke bawah. Karena itu, ia meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat agar bisa menjadi konsultan karena ada kepala desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

"Saya minta Camat dan aparat penegak hukum berperan mengarahkan Lurah. Kasih tahu agar dana desa benar-benar dimanfaatkan, jangan diselewengkan," kata Tito.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, meminta agar dana desa sebesar Rp 72 triliun harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa. Dana Desa difokuskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PTKD), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dan penguatan ekonomi, tanpa melupakan infrastruktur.

"Penguatan SDM itu termasuk penanganan stunting di dalamnya," kata Abdul Halim.

Desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa. SDM unggul Indonesia ke depan kuncinya ada di desa. Untuk itu, Kemendes PDTT  berinisiatif menaikkan kapasitas kepala desa (kades) yang berprestasi.

Kemendes PDTT mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar kades diberikan ruang untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi sesuai dengan kearifan desanya. Sebab, Kades ini kuliahnya langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala problematikanya.

Hingga nanti diharapkan akhir periode enam tahun bisa meraih gelar sarjana. Dan periode selanjutnya semakin bisa bangun desa dan menyejahterakan warganya.

Usulan gelar sarjana nanti kades berprestasi sebagai apresiasi terhadap pengabdiannya di desa. Program ini memang masih dibicarakan di tingkatan Kemendikbud soal formulasi yang pas untuk usulan Kemendes PDTT.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah merespon usulan agar mahasiswa diterjunkan langsung ke desa-desa dengan durasi minimal enam bulan yang menjadi bagian dari perkuliahan. Usulan ini ditransformasikan ke program Kampus Merdeka.

"Mahasiswa nantinya akan berkhidmat di desa dan mengabdi ke desa yang lebih lama dari KKN," kata Abdul Halim.

Usulan kedua, soal skripsi mahasiswa digantikan dengan program pengabdian kepada desa dan melakukan pendampingan pembangunan di desa.

Kemendes PDTT juga mengajak Proyek Desa yang terdiri dari tiga bagian, yakin konsep operasional bangun SDM unggul, transformasi ekonomi pedesaan, dan kebijakan Kampus Merdeka.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyambut positif program peningkatan kapasitas kades tersebut karena itu bakal berdampak langsung kepada masyarakat desa. (eru)