Menjadi Kabupaten Layak Anak, Butuh Komitmen Bersama

KORANBERNAS.ID, BANTUL--Bantul diharapkan bisa menjadi Kabupaten Layak Anak (Provila) paling lambat tahun 2025, sebagaimana target Provinsi Layak Anak (PLA) DIY. Disebut KLA ketika sebuah kabupaten terbebas dari diskriminasi anak serta bebas kekerasan terhadap anak. Maka untuk bisa mencapai KLA, diperlukan komitmen semua pihak termasuk pemangku kebijakan tertinggi yakni Bupati dan wakil bupati.

“Prinsip KLA adalah bagaimana pemerintah secara terpadu dan holistik memperhatikan hak anak mulai perencanaan pembangunan, penganggaran hingga pelaksaaan, dimana suara anak, aspirasi mereka didengar. Jadi ada kepedulian dan mempertimbangkan hak-hak anak saat mengambil kebijakan,” kata pendamping KLA Bantul, Zainul Zain S.Ag dalam jumpa pers di Kantor Dinas Sosial Bantul, Kamis (18/3/2021). Hadir dalam kesempatatan tersebut, Sugondo SKM Kepala Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Dinsos Bantul serta Forum Anak Bantul (Fonaba).

Maka agar KLA tercapai, lanjut Zainul perlu kepedulian dari semua. Termasuk bagaimana pemangku kepentingan terkait hingga kepala daerah duduk bersama dan merumuskan apa yang menjadi kebijakan dan langkah strategis kaitan terwujudnya KLA.

“Sayangnya hingga saat ini itu belum dilakukan. Padahal untuk isian indikator KLA harus sudah dilakukan sejak 15 Maret hingga 2 April mendatang,” katanya.

Sedangkan Sugondo mengatakan, untuk KLA dibutuhkan satu kelembagaan dan 5 kluster. Lima kluster tersebut adalah kluster hak sipil dan kebebasan, kluster pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan serta kluster perlindungan khusus.

Ketua Fonaba Syauki Marsa mengatakan, bahwa Fonaba menyuarakan beberapa hal kepada Pemkab Bantul sebagaimana hasil Kongres ke XII tanggal 13 Februari 2021 silam.

Di antaranya Fonaba menginginkan pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP) secara transparan dan menginginkan adanya laman informasi layak anak. Juga menginginkan adanya sosialisasi dari Dinas Sosial untuk pemuda pemudi atau karang taruna, guna mencegah prostitusi anak. Juga menginginkan pengoptimalan dan pemerataan edukasi kesehatan/reproduksi di sekolah dengan melibatkan orang tua. Fonaba juga menginginkan pemerataan fasilitas kantin sehat di sekolah.

“Kami juga ingin pemerintah untuk membuat atribut yang mengandung unsur aksara Jawa di ruang terbuka hijau serta tempat pariwisata untuk menjaga kelestarian aksara Jawa,”kata Syauki.

Fonaba juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas server untuk pelaksanaan ujian berbasis online. Selain itu, Fonaba menginginkan pemerataan Badan Latihan Kerja (BLK) di setiap kecamatan untuk orang yang kurang mampu, supaya anak tidak tereksploitasi.

“Kami forum anak Bantul juga menginginkan pemerataan dan pengoptimalan fasilitas difabel,” katanya. (*)