KPPN Purworejo Minta Masukan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan
Sebelumnya, seluruh pegawai KPPN berjumlah 160 orang. Pada era digitalisasi tinggal 16 orang.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Purworejo menggelar dialog publik untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelayanan berkualitas cepat, mudah, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan yang inklusi.
KPPN dalam mengelola APBN untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen ingin mendapatkan input berupa keluhan atau saran untuk peningkatan pelayanan.
KPPN mengundang 17 lembaga di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) dan BPS.
Hadir pula satuan kerja KPPN yaitu Kejaksaan Negeri dan Kemenag serta Kepala Desa (Kades) Geparang dan Ngombol, praktisi hukum maupun media massa. Dialog dipandu moderator dari KPPN, Saiful Anwar.
Hantoro selaku perwakilan praktisi budaya dan wartawan Purworejo memberikan masukan. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)
Tamu peserta dialog diminta tanggapannya untuk KPPN guna memperbaiki pelayanan. Sebelumnya, seluruh pegawai KPPN berjumlah 160 orang. Pada era digitalisasi tinggal 16 orang.
Mayasari selaku perwakilan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Purworejo menyampaikan kantor KPPN sudah dilengkapi fasilitas difabel. Dia menanyakan apakah fasilitas lain seperti toilet sudah ramah difabel?
"Jumlah penyandang disabilitas memang tidak besar, hanya sekitar 3 sampai 4 persen. Namun keberadaan mereka dilindungi negara dan mendapat kesetaraan, jadi mohon kebutuhannya diperhatikan," pesan Maya.
Dalam kesempatan itu Hantoro selaku praktisi budaya Purworejo memperkenalkan ikon budaya Wayang Gagrak Kaligesing. Petruk pada tokoh wayang umumnya membawa senjata berupa pethel, namun pada wayang Gagrak Kaligesing bersenjatakan gunting dan munthu (ulegan) untuk membuat sambal.
Mayasari wakil dari SLB Negeri Purworejo. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)
“Tidak ada yang tahu, apa alasan Petruk bersenjata seperti itu, mungkin itu adalah bentuk perlawanan pada masa itu," ujarnya.
Kepala KPPN Purworejo – Kebumen, Yessy Silva Maharini, menyatakan sebagai pengelola APBD pihaknya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Kami membutuhkan saran dari peserta dialog untuk peningkatan pelayanan kami. Di era digitalisasi kantor kami sudah tidak loket, kami ganti dengan meja pelayanan. Ada beberapa jenis pelayanan konsultatif yang telah kami siapkan," ujar Yessy pada dialog yang digelar di Taman Matoa kantor setempat, Rabu (14/8)2024).
Pihaknya juga akan melaksanakan evaluasi standar pelayanan. Di era digitalisasi pembayaran, pemerintah sudah menyediakan transaksi nontunai, demikian juga di KPPN ada CMS, kartu kredit pembayaran dan kartu marketplace. "Kami juga akan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Saya harap ada masukan dari forum ini," pintanya.
Menyalurkan APBN
Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan dalam menyalurkan APBN, pihaknya ingin semakin dekat dengan masyarakat. KPPN Purworejo menyalurkan dana APBN sebesar Rp 4,9 triliun untuk Pemerintah Daerah Purworejo dan Kebumen sebesar Rp 4,1 triliun, selebihnya untuk kebutuhan satuan kerja seperti Kejaksaan dan Kemenag.
"Kami ingin pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami juga ingin realisasi APBN bisa dikenal masyarakat dan potret APBN disampaikan ke masyarakat dan masyarakat bisa paham," harapnya.
Selain itu, KPPN Purworejo juga akan mendorong kearifan lokal. Pendapat dari praktisi budaya dibutuhkan. "Kami sudah memasang ikon Kabupaten Purworejo berupa makanan Clorot, Bedug terbesar Purworejo, Tarian Dolalak dan Batik Purworejo. Masih perlu penambahan atau tidak?," ujar Yessy.
Sesi terakhir adalah visit office. Peserta dialog diajak melihat kantor KPPN Purworejo. Kantornya besar. Ruangan di dalam masih terlihat luas. Terdapat meja-meja konsultasi dan meja pertemuan. Ada juga ruang anak dan laktasi. Loket sudah tidak ada karena beralih layanan digital. (*)
