Kesejahteraan ASN, Kades, BPD hingga Ketua RT Jadi Program Unggulan Yophi-Lukman
Sudah lama ASN di Kabupaten Purworejo tidak naik tambahan penghasilannya.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo nomor 1, Yophi Prabowo-Lukman Hakim, memiliki program unggulan yakni meningkatkan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara).
Tak hanya itu, Yophi-Lukman juga komitmen menaikkan pendapatan bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kepala desa, perangkat desa, ketua RW hingga ketua RT.
Alasannya, sesuai dengan kajian Tim Ahli Paslon Yophi-Lukman, sudah lama ASN di Kabupaten Purworejo tidak naik tambahan penghasilannya (tamsil). Begitu pula para BPD, kades, perangkat desa, ketua RT dan ketua RW.
"ASN itu sepuluh tahun sekali baru naik, pada era Sekda Said Romadhon, tamsil dinaikkan, namun sekarang sudah sangat tertinggal jauh dari wilayah sekitar. Menurut perhitungan kami, APBD Kabupaten Purworejo sangat mampu dan mudah untuk mencukupi program ini. Tinggal pimpinan daerah memiliki kemauan atau tidak," kata Yophi Prabowo melalui telepon, Rabu (6/11/2024).
Rumus tersendiri
Yophi melanjutkan, ada rumus tersendiri untuk menaikkan tamsil bagi para pegawai pemerintahan dan desa itu. Yakni perhitungan minimal, angka inflasi dikalikan jumlah tahun kenaikan terakhir.
Angka inflasi di Kabupaten Purworejo 3,7 persen dikalikan tujuh tahun (terakhir kali naik tahun 2017) kali tamsil. Perkiraannya, para perangkat desa akan mendapat kenaikan minimal sekitar Rp 600 ribu per bulan jika Yophi-Lukman memimpin.
Tak ketinggalan, para ASN akan mendapat kenaikan tamsil, kades, BPD, ketua RW dan ketua RT pun akan mendapatkan kenaikan insentif. Selain meningkatkan kesejahteraan perangkat, Yophi-Lukman juga menggagas Nakes Sambang Warga. Mereka tidak gembar-gembor akan memberikan jaminan kesehatan gratis.
"Program Nakes Sambang Warga, agar semua penduduk bisa terdeteksi jika memiliki keluhan dan riwayat kesehatannya bagaimana. Yang terpenting, semua ini akan terdata, nama dan alamat masing-masing akan terdata valid. Jadi tidak ujug-ujug warga dibawa ke rumah sakit, ada gejala apa nakes sudah memiliki data. Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati," jelas Yophi.
Dibayar pemda
Sedangkan premi BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu sudah dibayarkan oleh pemda setiap bulannya melalui Program Universal Health Coverage (UHC).
"UHC Kabupaten Purworejo itu, sejak Pak Said menjabat sudah digenjot, mencapai 96 persen lebih. Pendidikan dasar sudah dibiayai negara. Karena itu amanat undang-undang, seluruh Indonesia sama, tidak hanya di Purworejo," kata Yophi. (*)
