Keraton Yogyakarta Merevitalisasi Kawasan Bersejarah
Bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi juga upaya menjaga esensi budaya.
Yvesta Putu Ayu Palupi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Upaya revitalisasi kawasan bersejarah di lingkungan Keraton Yogyakarta menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam International Symposium on Javanese Culture 2026 yang digelar dua hari, 11-12 April 2026 di Royal Ambarrukmo. Simposium ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tingalan Jumenengan Dalem atau ulang tahun ke-37 kenaikan takhta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Diskusi mengenai arsitektur, tata ruang dan wilayah Kesultanan Yogyakarta menyoroti pentingnya menjaga sekaligus merevitalisasi kawasan inti budaya di sekitar keraton. Revitalisasi ini menjadi perhatian karena sejumlah titik penting kawasan keraton tengah yang ditata ulang untuk menjaga nilai historis dan makna budayanya.
Wakil Penghageng KHP Dhatu Dana Suyasa, GKR Hayu, menyatakan langkah penataan tersebut bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi juga upaya menjaga esensi budaya yang melekat pada ruang-ruang bersejarah.
“Kewajiban kami memastikan semua bangunan ini tetap ada sampai generasi selanjutnya dengan makna dan nilai sebenarnya. Bukan sebagai tempat untuk ngonten misalnya, atau tempat jagongan,” ujarnya.
Kawasan ditutup
GKR Hayu mencontohkan penataan kawasan Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, plengkung hingga benteng. Kawasan itu ditutup untuk proses revitalisasi.
Diskusi dalam simposium tidak hanya mengupas revitalisasi kawasan keraton, tetapi juga menempatkannya dalam konteks tata ruang kota Yogyakarta secara lebih luas. Sejarawan seni dan arsitektur dari EFEO, Hélène Njoto Feillard, menyampaikan ruang-ruang keraton memiliki makna politik dan simbolik dalam sejarah Jawa.
Dia mencontohkan keberadaan Alun-alun Selatan Keraton Yogyakarta yang disebut sebagai perspektif baru dalam tata kota kerajaan Jawa. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Majapahit atau Demak, keberadaan Alun-alun selatan di Yogyakarta dinilai menjadi simbol legitimasi kekuasaan. "Sekaligus penegasan identitas kesultanan di tengah pengaruh Kolonial," ujarnya.
Selain sesi arsitektur, simposium juga membahas tata ruang dan lanskap wilayah kesultanan, termasuk pengelolaan satuan ruang strategis dalam kebijakan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
Simposium Internasional Budaya Jawa ini ditutup oleh GKR Bendara yang juga mengumumkan tema simposium tahun berikutnya yakni Tata Nilai dan Pendidikan di Kasultanan Yogyakarta. Tema tersebut diharapkan dapat mendorong para peneliti dan pemerhati budaya Jawa untuk terus memperkaya kajian tentang warisan budaya Keraton Yogyakarta di masa mendatang. (*)
