Keberagaman Bangsa Indonesia Menjadi Kekuatan, Ketua MPR RI: Tidak Boleh Adu Domba
Bambang Soesatyo mengungkapkan hak setiap warga negara melekat dari lahir hingga meninggal.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan ( SARA) di Indonesia selain sebagai kekuatan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, juga menjadi tantangan.
“Untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan, setiap warga negara tidak boleh melakukan adu domba dan provokasi yang melibatkan SARA yang berbeda,” ungkap Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Kalijaya Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Minggu (17/12/2023).
Kepada 230 orang peserta sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Bambang Soesatyo mengungkapkan jumlah suku bangsa, bahasa dan pulau di Indonesia sangat banyak.
Keberagaman ini, menurut dia, pada satu sisi menjadi kekuatan Bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, pada sisi lain rawan timbulnya perpecahan jika ada provokasi dan adu domba.
ARTIKEL LAINNYA: Ketua MPR Mengingatkan Ada Potensi Ancaman Geopolitik
“Setiap warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Di antaranya menghormati setiap warga negara bebas bertempat tinggal di Indonesia tanpa memandang, suku, agama dan golongan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang Soesatyo mengungkapkan hak setiap warga negara melekat dari lahir hingga meninggal. “Hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, di antaranya memperoleh pendidikan,” tambahnya.
Dia menungkapkan, meskipun hak memperoleh pendidikan dasar, di antaranya sekolah gratis dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan, namun masih terjadi pungutan untuk keperluan lain.
“Pemerintah memperhatikan hal ini, sehingga beban warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan murah semakin nyata,” kata dia.
ARTIKEL LAINNYA: Gus Muwafiq Berharap Pemilu 2024 Berlangsung Damai
Negara telah membebaskan biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyaluran bantuan sosialisasi untuk warga miskin.
Ini menjadi hak asasi warga miskin dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi yang dilindungi konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945.
Bambang Soesatyo berharap siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan melanjutkan proyek strategis pemerintahan sekarang. Dengan begitu proyek-proyek yang belum selesai pada era pemerintahan Joko Widodo tidak mangkrak menjadi ibarat besi tua. (*)
