Senin, 06 Des 2021,


jumlah-obyek-wisata-di-diy-bersertifikat-chse-masih-minimGKR Bendara bersama Septriana Tangkary (berhijab) saat meninjau pelaku UMKM dalam acara Diskusi Gerakan Wisata Sehat di Gedung eks Balai Kota Yogyakarta. (muhammad zukhronnee ms/koranbernas.id)


Muhammad Zukhronnee Muslim
Jumlah Obyek Wisata di DIY Bersertifikat CHSE masih Minim

SHARE

KORANBERNAS ID, YOGYAKARTA -- Tidak bisa dipungkiri, Yogyakarta sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia, terus menarik minat masyarakat luar daerah. Ramainya masyarakat yang datang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta sejak menurunnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 4 ke level 3 terus meningkat, padahal belum semua destinasi wisata di DIY membuka diri dan menerima kunjungan.


Hal tersebut harus disikapi dengan cekatan dan bijak. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara mengatakan, lonjakan wisatawan yang masuk ke Yogya sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga wisata sehat mutlak harus diterapkan. Konsepnya adalah berwisata dengan memenuhi protokol kesehatan.


Mangga, Jogja menyambut tetapi harus ingat protokol kesehatan, silakan ke Jogja tetapi harus patuhi prokes yang sudah ditetapkan,” katanya di sela-sela Diskusi Gerakan Wisata Sehat, Sabtu (9/10/2021).

Oleh karena itu, saat ini setiap destinasi wisata termasuk desa wisata terus dipacu agar segera mendapatkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE), sehingga kesehatan warga sekitar lokasi tempat wisata dapat terjaga dengan baik.


"Namun jumlah objek wisata yang sudah memiliki CHSE di DIY saat ini masih minim dibandingkan hotel dan restoran. Kendalanya, antara lain adanya pengelola wisata yang belum mengetahui cara mendaftarkan objeknya agar mendapatkan sertifikat ini, sehingga perlu diedukasi," lanjut Bendara.

 

Selain itu ada ketakutan dari pengelola objek wisata terkait pengurusan perpanjangan CHSE ke depan jika ditarik biaya. Selain itu banyaknya item syarat dan pertanyaan yang harus dijawab dalam asesmen untuk mendapatkan CHSE tersebut turut menjadi kendala tersendiri.

“Kalau jumlah yang sudah CHSE memang belum standar, masih kecil, kendalanya mereka kurang memahami. Lalu ada ketakutan kalau sekarang gratis apakah tahun depan berbayar atau tidak, karena masa berlakunya cuma setahun. Ini menjadi kendala sampai saat ini belum ada kepastian dari pusat bagaimana pengurusan tahun depan, gratis atau harus membayar berapa?,” kata Bendara.

Program CHSE ini harus terus didorong, karena masih banyak destinasi wisata yang belum memiliki CHSE. Jika tempat wisata sudah memiliki sertifikat CHSE, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan warga sekitar mendapatkan dampak secara ekonomi.

“Kami bersama Dinas Pariwisata terus berupaya mendorong agar destinasi wisata semua memiliki CHSE, sehingga besok saat DIY sudah PPKM level 2 bisa buka bersama-sama. Karena persyaratan untuk pembukaan sekarang harus ada CHSE," imbuhnya.

Peningkatan jumlah wisatawan dan mulai dibukanya objek wisata diharapkan bisa berdampak positif pada UMKM. Akan tetapi, menurut Bendara, ada kendala beberapa UMKM modal mereka telah habis karena terpaksa harus tutup selama beberapa bulan.

Sementara Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan, bahwa selain menyusun protokol kesehatan. Yogyakarta juga memiliki gerakan Yogya untuk Yogya, yaitu bagaimana warga Yogya bisa menghidupi ekonomi Yogyakarta itu sendiri dan program Yogya Untuk Semuanya, agar melalui banyak koridor, wisatawan kembali menuju kota Yogya.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menyatakan, sebagai bentuk persiapan untuk pembukaan objek wisata, Pemerintah Pusat memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi e-commerce dengan durasi waktu hanya sekitar 15 menit.

“Syaratnya mudah, asal pelaku UMKM ini memiliki barang yang akan dijual, selain itu mereka terdaftar sebagai UMKM. Melalui aplikasi itu pelaku UMKM hanya diberikan waktu sekitar 15 menit untuk meminjam, tetapi jumlahnya tidak besar hanya sekitar Rp 4,5 juta,” ujarnya.

Selain itu, salah satu upaya pemerintah mendorong pariwisata dan pemulihan ekonomi adalah percepatan vaksinasi kepada masyarakat. “Mari kita gerakkan vaksinasi door-to-door sehingga per bulan Desember 2021 dapat mencapai 80% dan pariwisata dapat dijalankan dengan nyaman dan tenang,“ jelasnya. *



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini