HIPKI dan Bina Academy Malaysia Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KORANBERNAS.ID, KULONPROGO -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Seluruh Indonesia (DPP HIPKI), Dr H Asep Syaripudin M.Si, bersama Executive Chairman Bina Skill Academy Malaysia, Prof Dato’ Mohd Azemi M.Noor, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Selasa (31/8/2021) petang, melalui sambungan Zoom Meeting.

Kesepakatan yang dikerjasamakan oleh kedua organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi ini untuk saling menguatkan kerja sama dalam beberapa program pendidikan vokasi. Yakni, logistik, hospitality, mekatronika, otomotif, elektronika dan air conditioning, keperawatan, tehnologi informasi (multimedia dan animasi), pertanian dan holtikultura serta bidang lain yang terkait.

Hadir dalam acara tersebut Pembina DPP HIPKI Dr Ir Erman Soeparno MBA, M.Si, Penasehat DPP HIPKI Dr KH H Abun Bunyamin MA, Waketum I DPP HIPKI Ir Perdana Afif Luthfy, Managing Director Dr Affaro Affandy, Vice President Dr Mohd Khaidir Hanafiah serta Assoc Prof Teuku Syahrul Reza.

Dalam keterangan pers-nya, Perdana Afif Luthfy menyebut ada empat hal dituangkan dalam MoU yang dibahas. Pertama, soal studi banding yang melibatkan anggota di masing-masing organisasi, baik dari HIPKI maupun Bina Academy Malaysia.

Kedua, soal best practice sharing agar anggota keduanya mendapatkan banyak pengalaman tentang lembaga masing-masing vokasi. Ketiga, tentang pemagangan di mana keduanya memberikan saluran pemagangan bagi siswa-siswa yang belajar di lembaga vokasi. Keempat, sertifikasi kompetensi agar bisa diakui oleh dunia usaha dan industri di Asean.

"Kedua organisasi di Indonesia dan Malaysia juga perlu membangun one channel system agar masalah lulusan vokasi akan meningkat dapat di serap di dunia kerja lebih baik. Untuk dapat mengisi kekosongan pekerja migran yang ada di Malaysia," ujar Asep Syaripudin.

Dari pihak Indonesia, Asep Syaripudin menekankan pentingnya pembuatan kesepakatan atau MoU baru tentang pendidikan vokasi di kedua negara.

"Terkait pendidikan asosiasi vokasi di Indonesia, saya tekankan pentingnya pembuatan MoU mengenai studi banding, best practice sharing, pemagangan dan sertifikasi dengan Malaysia," lanjutnya.

Kerjasama ini menandai rangkaian peringatan hari kemerdekaan kedua bangsa, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021 dan hari kemerdekaan Diraja Malaysia ke-64 pada tanggal 31 Agustus 2021.

Dengan semangat hari merdeka, kedua organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi ini bertekad untuk saling menguatkan kerja sama.

Pakar Hukum Internasional Universitas Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triyana, selaku staf pengajar Program Kekhususan Hukum Internasional, yang dihubungi koranbernas.id, Rabu (1/9/2021), mengatakan MoU itu dibuat oleh para pihak karena kewenangannya.

“Biasanya karena MoU termasuk perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian adalah dilakukan oleh yang punya kapasitas hukum. Nah, apakah perlu persetujuan Kedutaan Besar Republik Indonesia? Jawabannya tidak, karena KBRI untuk pelaksanaannya di luar kewenangannya. Tapi pada saat pembuatan MoU biasanya KBRI memberikan pandangan atau masukan terkait dengan materi atau substansi MoU itu berdasarkan fungsinya sebagai wakil negara dan memberikan masukan terkait dengan kepentingan nasional, ketahanan nasional dan posisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara Indonesia,” kata Jaka Triyana yang akrab dipanggil Jetto ini. (*)