Guru Jangan Dibawa ke Ranah Politik

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Forum Peduli Demokrasi (FopDek) Kabupaten Bantul menyerukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), guru (negeri maupun swasta) serta organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai guru dibawa atau diseret ke ranah politik, atau kegiatan dukung mendukung pasangan calon.

Hal tersebut disampaikan Ketua FopDek, Rohadi Winarta SH, dalam jumpa pers di Resto Saka Tembi, Jalan Parangtritis, Sewon, Senin (23/11/2020) siang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Bantul, H Mudrik Temu Panggih Raharjo SPd.

“Pilkada  di Bantul tinggal beberapa hari lagi. Sudah tentu menjadi harapan kita semua bahwa proses Pilkada bisa berjalan pada jalur  demokratis yang benar dan konstitusional. Kita berharap Pilkada Bantul bisa memperlihatkan tingkat partisipasi warga secara maksimal, tidak memicu friksi di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik sosial serta tidak terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya,” kata Rohadi.

Sehingga, lanjutnya, siapa pun kepala daerah yang terpilih nantinya akan menjadi legitimate dan mampu membawa perbaikan tata kelola pembangunan di Bantul. Untuk itu FopDek akan selalu mengawal proses Pilkada ini.

“Kita ketahui bersama bahwa kedua pasangan calon adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan strategis dalam tata pemerintahan di Kabupaten Bantul. Oleh karenanya kita harus terus mengawal langkah-langkah mereka yang berpotensi mempengaruhi netralitas ASN di Bantul,” katanya.

Terkait hal itu pula FopDek mencermati rangkaian kegiaran HUT  ke 75 tahun PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) jangan sampai jadi ajang kampanye dan proses konsolidasi dukungan suara. FopDek berharap peringatan HUT PGRI ke 75 tahun tanggal 25 November  dan HGN tanggal 28 November tidak hilang kenikmatanya.

“Hari sakral bagi dunia pendidikan, khususnya guru, jangan malah melahirkan ketidak netralan ASN, khususnya guru, dalam proses Pilkada Bantul tahun 2020,” tambahnya.

Sejauh ini, lanjut Rohadi, mereka belum menemukan laporan terkait ketidak netralan ASN maupun guru, baik negeri ataupun guru swasta. Namun mereka melakukan upaya pencegahan dengan mensosialisasikan hal tersebut agar tidak ada pelanggaran.

Sementara H Mudrik Temu Panggih Raharjo mengatakan, guru di Bantul sudah paham dan menjunjung netralitas dalam Pilkada.

“Guru sudah memahami hal itu. Untuk itu jangan sampai guru  diarahkan atau dibawa pada paslon tertentu. Momen PGRI dan HGN adalah momen untuk meningkatkan mutu guru dalam kontribusinya bagi dunia pendidikan dalam berbagai kondisi. Baik kondisi normal, kondisi pandemi ataupun kondisi Pilkada, dimana guru harus menunjukan netralitasnya,” katanya.

Dirinya yakin, guru tidak akan terbawa arus politik yang ada dan tidak terwarnai politik praktis. “Semua guru, baik negeri atau swasta, jangan ada kegiatan dukung mendukung. Guru agar mampu  menjaga netralitas di semua tingkatan,” tegasnya. (*)