DPRD DIY Mengesahkan APBD DIY 2025, Kemiskinan Problem Utama

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Melalui Rapat Paripurna, Jumat (29/11/2024), DPRD DIY mengesahkan APBD DIY Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang dihadiri 38 orang dari total 55 anggota dewan itu dipimpin langsung Ketua DPRD DIY, Nuryadi, didampingi wakilnya Budi Waljiman, Umaruddin Masdar dan Imam Taufik.

Kepada wartawan saat konferensi pers Nuryadi mengakui kemiskinan masih menjadi problem utama yang harus memperoleh prioritas penanganan.

Politisi PDI Perjuangan itu merasa heran DIY memiliki Dana Keistimewaan (Danais) tetapi entah kenapa angka kemiskinan tidak pernah bergerak turun.

“Kita sedang coba membuat terobosan apakah dana keistimewaan bisa untuk kemiskinan. Yang penting tidak boleh bertentangan, ukurannya kita sudah punya, belum didiskusikan,” ungkapnya.

Ketua DPRD DIY Nuryadi menandatangani kesepakatan APBD DIY 2025. (istimewa)

Sudah berkali-kali, lanjut dia, dewan menyampaikan ke eksekutif kenapa angka kemiskinan dari 2005 sampai sekarang tidak bergeming. “Anggaran terus kita push setiap tahun. Kita juga belum tahu di mana salah kita. Segera evaluasi mudah-mudahan dengan pemerintah baru bisa,” harapnya.

Target penurunan angka kemiskinan, lanjut dia, adalah sampai 2045. Meskipun dirasakan sulit namun pemerintah akan terus berbenah dan harus ada sinergi antara dewan dan Pemda DIY. “Jika gagal itu kedua pihak. Kita tidak saling egois tetapi bagaimana masyarakat yang kita utamakan,” tambahnya.

Menurut Nuryadi, penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) diharapkan tepat sasaran sehingga secara otomatis berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Nuryadi menegaskan harus ada perencanaan yang matang dan tidak boleh ada ego sektoral. “Itu yang terpenting bagaimana perencanaan di Bappeda harus benar dan segera dievaluasi. Jika angka tidak turun dan anggaran terus kita keluarkan, berarti percuma,” tandasnya.

Tenaga kerja

Budi Waljiman menambahkan, memang harus ada upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja yang dengan sendirinya akan mengentaskan kemiskinan.

“Kita coba dorong supaya bisa mendatangkan investor dan menciptakan industri. Salah satu jalan keluar mengentaskan kemiskinan adalah banyak menyerap tenaga kerja sehingga daya beli masyarakat meningkat, ekonomi berputar dan otomatis angka kemiskinan turun,” ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD DIY yang membidangi kesejahteraan rakyat, RB Dwi Wahyu B, juga mempertanyakan kenapa angka kemiskinan tidak bergeming padahal ada dukungan danais.

“Ada apa?  Menurut pengamatan kami, ada distribusi danais yang tidak pas. Sampai saat ini Dinas Kebudayaan masih mendominasi danais padahal seharusnya didistribusikan ke OPD yang punya potensi bisa menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.

Distribusi danais

Dia ingin Paniradya, Dinas Kebudayaan dan Sekda melaksanakan konsolidasi pemetaan anggaran regular dan danais supaya berjalan bersama. “Sekali lagi harus ada konsolidasi distribusi danais untuk disalurkan ke OPD yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Setelah ditetapkan, APBD DIY 2025 akan dievaluasi selama 14 hari kerja oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun target pendapatan daerah APBD DIY 2025 disepakati Rp 5,407 triliun dengan rincian PAD Rp 1,682 triliun.

Belanja dianggarkan Rp 5,619 triliun dengan rincian Belanja Operasional Rp 3,891 triliun, Belanja Modal Rp 699 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 15 miliar, Belanja transfer Rp 1,014 triliun. Sedangkan defisit ditetapkan sebesar minus Rp 211 miliar.

Wakil Gubernur Sri Paku Alam X membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan apresiasi APBD DIY Tahun Anggaran 2025 selesai tepat waktu.

Penyempurnaan

Selama pembahasan, berbagai saran, masukan dan penyempurnaan telah dilakukan sehingga RAPBD ini dapat disepakati bersama.

“Mari satukan langkah dan semangat kolaborasi menunaikan kewajiban pemerintah dan pembangunan di DIY. Dengan sinergitas akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat DIY,” kata Paku Alam X. (*)