DPR RI Merapikan DTKS agar Bantuan RTLH Tepat Sasaran
Di Kabupaten Purworejo tahun 2026 terdapat 24.948 unit RTLH yang membutuhkan bantuan.
Wahyu Nur Asmani EW 
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO -- DPR RI saat ini sedang mengolah dan merapikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Langkah ini dimaksudkan agar bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah atau Gus Abduh, saat menerima aspirasi dari warga Kecamatan Bruno yang mengeluhkan pembagian RTLH tidak tepat sasaran, Minggu (25/1/2026).
"Untuk bedah rumah RTLH di Kecamatan Bruno paling banyak. Namun, rumah yang tidak layak huni, justru yang tidak masuk DTKS sehingga tidak mendapat bantuan," ungkap Kiai Fajar dari Kecamatan Bruno.
Merespons aspirasi itu, Gus Abduh di sela kunjungan dapil di rumah aspirasi anggota DPRD Kabupaten Purworejo H Shohibal Untung di Kecamatan Kemiri Purworejo menyatakan, pihaknya akan lebih memperhatikan aspirasi tersebut.
Tumpang tindih
"Saya masuk panja (panitia kerja) RUU penyempurnaan DTKS, jangan sampai tumpang tindih. Kemarin data tumpang tindih, sekarang kita rapikan, kita mengharapkan ke depan mungkin bantuan lebih tepat sasaran," kata Gus Abduh.
Menurutnya, banyak masyarakat yang komplain terkait data tidak benar. Pihaknya akan berusaha membantu agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Akibat data yang tidak benar seharusnya warga berhak menerima RTLH menjadi tidak dapat. Mudah-mudahan dengan RUU ini bisa mengurangi mis. Yang penting data dulu, kalau data tidak benar ya menjadi tidak tepat sasaran," tambahnya.
Di Kabupaten Purworejo berdasarkan catatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan), tahun 2026 terdapat 24.948 unit RTLH yang membutuhkan bantuan.
Tidak berantakan
Persoalan lainnya adalah bantuan sosial seperti PKH juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya mendapat justru tidak memperoleh bantuan.
Gus Abduh menambahkan dengan Panja RUU tersebut data dirapikan agar tidak berantakan. "Panja RUU bertujuan agar pemerintah punya data yang betul-betul terverifikasi agar lebih efektif dan kita perjuangkan ke depan," tandasnya.
Dalam kesempatan itu muncul beragam aspirasi yang disampaikan warga Partai Kebangkitan Bangsa. Penyerapan aspirasi warga PKB tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPC PKB Kabupaten Purworejo Toha Mahasin. Peserta adalah ketua PAC PKB beserta pengurus dan anggota. (*)
