Dari Mojokuto ke Pasar Kolombo: Ketika Aplikasi bukan Jawaban

"DIKIT-DIKIT bikin aplikasi", begitu disampaikan Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa hari lalu. Meski bernada sindiran, ungkapan tersebut mengandung kritik mendasar terhadap cara kita dalam memaknai digitalisasi. Selama beberapa tahun terakhir, digitalisasi hampir selalu diterjemahkan sebagai pembuatan aplikasi baru. Setiap persoalan seolah memiliki solusi yang sama: membuat platform, marketplace, atau superapp. Seakan-akan begitu aplikasi diluncurkan, persoalan masyarakat akan selesai dengan sendirinya.

Pengalaman kami justru mengajarkan hal yang berbeda sebagaimana tertuang dalam tulisan sebelumnya (https://koranbernas.id/ketika-alice-dewey-bertemu-pandemi). Bersama rekan-rekan di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Sekolah Pasar, Pemerintah, dan paguyuban pedagang, kami mengembangkan pasarkolombo.id. Tujuannya sederhana: membantu pedagang pasar rakyat tetap melayani konsumen ketika masyarakat diminta membatasi mobilitas.

Terus terang, sebagai bagian dari tim yang pernah mengembangkan pasarkolombo.id, saya merasa ikut tersindir. Apalagi saat ini kami justru sedang berupaya menyempurnakan kembali prototipe yang lahir pada masa pandemi tersebut.

Membaca Ulang Pasar Kolombo

Hari ini web apps pasarkolombo.id itu praktis sudah tidak lagi digunakan. Dalam sebuah artikel jurnal ilmiah di UGM, rekan tim kami menyebutnya “gagal dalam mencapai platform yang sustainable” (failure to achieve platform sustainability). Secara pribadi, saya sebenarnya agak keberatan dengan ungkapan itu.

Saya khawatir pembaca dapat menangkap kesan seolah-olah penyebab utama kegagalan platform berada pada rekan pedagang. Sebagaimana ditulis selanjutnya, ada beberapa hal penyebab platform tidak berkelanjutan, yakni: pedagang tidak rutin memperbarui katalog dan harga, motivasi mengelola platform menurun, pendampingan tidak berlanjut, dan pandemi mereda sehingga transaksi kembali offline.

Sebagai salah seorang peneliti yang cukup lama membersamai para pedagang, saya belakangan justru merefleksikan kembali atas artikel tersebut. Bukan karena saya menolak fakta bahwa platform itu tidak digunakan, tetapi karena saya khawatir istilah kegagalan itu menimbulkan kesan seolah-olah akar masalahnya berada pada para pedagang.

Padahal sejak awal penelitian aksi (action research), kami juga mencatat bahwa digitalisasi pasar rakyat dibangun dalam situasi pandemi, ketika semua pihak sedang belajar. Kami menyadari adanya kesenjangan literasi digital di kalangan rekan pedagang, ada kekhawatiran bahwa hubungan sosial khas pasar akan berkurang akibat transaksi daring, serta persoalan biaya akses internet. Tantangan itulah yang kemudian kami coba jawab waktu itu dengan berbagai pendekatan kelembagaan, seperti pengelolaan platform oleh admin paguyuban, mempertahankan komunikasi melalui WhatsApp, serta mendorong penyediaan akses internet secara kolektif.

Refleksi ini mengingatkan kami pada perspektif Alice G. Dewey dalam bukunya. Ia tidak memulai penelitiannya dari teknologi, apalagi dari model bisnis. Ia memulai dari kehidupan sehari-hari para pedagang: bagaimana mereka membangun kepercayaan, menentukan harga, menjalin hubungan dengan pelanggan, hingga mengelola risiko. Baginya, pasar bukan sekadar tempat transaksi, tapi ruang sosial yang hidup.

Bagaimana Mengukur Kesiapan Teknologi?

Pengalaman Pasar Kolombo memberikan satu pelajaran penting. Keberhasilan digitalisasi ternyata tidak cukup diukur dari berapa banyak aplikasi yang berhasil dibuat atau berapa lama aplikasi tersebut bertahan. Yang jauh lebih penting adalah mengukur kesiapan ekosistem yang akan menggunakannya.

Selama ini, ketika sebuah program digitalisasi tidak berjalan sesuai harapan, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah masyarakat sudah siap menggunakan teknologi? Pertanyaan itu tidak salah, tetapi ternyata belum lengkap.

Pengalaman kami justru menunjukkan bahwa pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah teknologi yang kita bangun sudah siap hidup di tengah kehidupan masyarakat?

Dalam banyak program digitalisasi, masyarakat sering diposisikan sebagai pihak yang harus belajar mengikuti logika aplikasi. Padahal, terutama di pasar rakyat, justru aplikasilah yang seharusnya belajar mengikuti logika kehidupan para pedagang. Di sinilah letak persoalannya. Selama ini kita lebih sering mengukur kesiapan masyarakat menerima teknologi daripada mengukur kesiapan teknologi untuk hidup bersama masyarakat.

Di Pasar Kolombo, misalnya, persoalannya bukan semata-mata karena ada pedagang yang belum terbiasa menggunakan gawai. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana aplikasi itu dapat menyatu dengan ritme kerja pasar yang dimulai sejak dini hari, dengan harga yang berubah setiap hari, dengan hubungan sosial yang dibangun melalui tawar-menawar, kepercayaan, dan komunikasi langsung antarwarga pasar.

Demikian pula dengan paguyuban. Pada masa pandemi, kami berharap pengelolaan platform dapat dilakukan secara kolektif oleh administrator paguyuban. Gagasan itu lahir dari semangat gotong royong. Namun, pengalaman kemudian mengajarkan bahwa tata kelola digital membutuhkan pembagian peran, insentif, dan kapasitas kelembagaan yang jauh lebih matang daripada yang kami bayangkan saat itu.

Karena itu, saya meyakini bahwa sebelum membangun sebuah aplikasi, ada beberapa bentuk kesiapan yang perlu dipahami terlebih dahulu: kesiapan manusianya, kesiapan kelembagaannya, kesiapan tata kelolanya, kesiapan insentifnya, dan barulah kesiapan teknologinya. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Mungkin inilah makna terdalam dari sindiran Ngarsa Dalem, "dikit-dikit bikin aplikasi". Yang dibutuhkan masyarakat bukanlah semakin banyak aplikasi, melainkan teknologi yang lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.

Enam puluh tahun sebelum kita sibuk membangun aplikasi, Alice G. Dewey telah lebih dahulu mengajarkan satu pelajaran penting dari Mojokuto, mulailah dari kehidupan pedagang, bukan dari teknologi.

Teknologi boleh datang dan pergi, aplikasi boleh berganti. Tapi pasar rakyat akan tetap hidup selama inovasi berangkat dari kehidupan para pedagang, bukan sekadar dari layar komputer para perancangnya. **

Puthut Indroyono

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, co-founder Sekolah Pasar Rakyat