BPK Temukan Pembayaran Lebih pada Belanja Infrastruktur di Kebumen
Namun tidak ditemukan persengkongkolan antara lain PPK dengan penyedia jasa dan barang.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada pembayaran lebih dari belanja infrastruktur tahun anggaran 2023. Namun tidak ditemukan persengkongkolan antara lain pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia jasa dan barang.
Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto pun telah menerima laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur semester II Tahun Anggaran 2023, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).
Dalam kesempatan itu, LHP sejenis diserahkan kepada 19 Kabupaten / Kota dan Pemprov Jateng.
Arif mengatakan, hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur semester II Tahun Anggaran 2023 di Kebumen cukup baik. Ada tiga hal yang diperiksa BPK terkait belanja infrastruktur.
Yakni obyek pemeriksaaan ada tidaknya persekongkolan antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen, spesifikasi barang, serta target penyelesaian pekerjaan. Namun Kebumen memiliki catatan sedikit, yakni spesifikasi barang.
Soal persekongkolan antara penyedia jasa dengan pejabat- tidak ada. Pengerjaan pekerjaan juga sesuai dengan target, artinya selesai semua.
"Kita hanya ada temuan terkait spesifikasi barang yang tidak sesuai sebesar 5 persen dari nilai kontrak, " katanya.
Menurut Arif, jumlah relatif lebih kecil, dibanding temuan kabupaten lain. Kemudian dari hasil temuan itu, 60 persen penyedia jasa sudah mengembalikan ke kas negara.
Arif Sugiyanto berharap agar kinerja pengawasan terus ditingkatkan. "Sehingga hasil tidak ada lagi temuan dari BPK," ujarnya.(*)
