Banyak Masukan Saat KPU Bantul Gelar Evaluasi Pilkada
Kira-kira permasalahan apa yang muncul mulai dari tahapan perencanaan hingga penetapan pasangan calon terpilih.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Ada banyak masukan dan saran diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul saat menggelar evaluasi pilkada 2024.
Kegiatan yang dikemas Focuss Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 kali ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Jalan Wahid Hasyim, Sumuran Palbapang, Rabu (26/2/2025).
Ketua KPU Bantul Joko Santosa mengatakan pihaknya mengundang stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada mulai Pemerintah Daerah yakni Tata Pemerintahan (Tapem), Kesbangpol, Disdukcapil, Dinkes dan BPJS.
"Kita undang untuk memberi masukan kira-kira permasalahan apa yang muncul mulai dari tahapan perencanaan hingga penetapan pasangan calon terpilih," kata Joko.
Permasalahan
FGD juga diikuti pemantau agar memberi input ke KPU kira- kira permasalahan apa yang mereka temui dan muncul saat pelaksanaan Pilkada.
Menurut Joko, catatan itu akan menjadi rumusan rekomendasi dan menjadi laporan evaluasi tahapan Pilkada Tahun 2024. Sehingga, laporan evaluasi tidak hanya berisi tahapan yang dilakukan KPU namun ada proses perbaikan mulai tata kelola logistik dan tata kelola penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.
"Lalu titik lemah di mana saja. Misal pemutakhiran data pemilih apakah data dari Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan coklit atau langsung untuk dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Juga aspek penyelenggaraan apakah saat pemungutan dan penghitungan sesuai regulasi atau ada faktor human error yang menyebabkan tahapan tidak maksimal," urainya.
Selanjutnya, laporan akan disampaikan ke pimpinan KPU RI dan DPR RI. "Tembusan laporan dari KPU Bantul akan dikirim ke Pemda, DPRD dan pihak terkait agar mengetahui tahapan Pilkada di Bantul seperti apa," tambahnya.
Jam kerja
Dhenok Panuntun TA dari Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) DIY menilai perlu ada pengaturan jam kerja agar kesehatan petugas terjaga. "Perlu peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di semua TPS," katanya.
FGD terbagi dua kelas. FGD di lantai 2 KPU dengan tema bahasan "Tahapan" dan lantai 1 dengan tema bahasan "non tahapan."
Tampak hadir Mestri Widodo MM selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul, Wuri Rahmawati MSi dari Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Imron Hidayatullah S Hum dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Arya Syailendra S Pt dari Divisi Perencanaan dan Informasi, Dewi Nur Hasanah MA selaku Humas Bawaslu Bantul serta semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LO paslon dan perwakilan media massa. (*)
