"Bawaslu Digaji Negara Jangan Masuk Angin"
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan laporan yang masuk masih berproses.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bantul Peduli Demokrasi mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Jumat (22/11/2024) sore. Mereka dipimpin koordinator, Wajito.
Selain orasi, peserta aksi juga membentangkan poster bertuliskan Bawaslu Digaji Negara Jangan Masuk Angin serta poster sejenis.
"Bawaslu ini digaji negara. Anggaran Bawaslu Bantul sebesar Rp 13 miliar untuk mengawal Pilkada Bantul adalah angka yang besar. Maka Bawaslu harus bekerja semaksimal mungkin menegakkan aturan. Dan kami mendukung Bawaslu untuk tegas," kata Waljito.
Harapannya tercipta demokrasi yang bersih dan berintegritas. Menurut Waljito, banyak kasus laporan yang diterima oleh Bawaslu Bantul terkait dugaan ketidaknetralan dukuh maupun perangkat kalurahan pada proses pilkada.
Semua pasangan
"Ini berlaku untuk semua pasangan calon. Namun yang ramai dan viral serta melibatkan banyak dukuh ataupun perangkat adalah kejadian di Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo yang terjadi 9 November lalu," katanya.
Dalam acara yang dihadiri salah satu calon bupati tersebut, Dukuh maupun perangkat desa terlihat ikut aktif dalam kegiatan. Bahkan mereka berfoto dengan calon sembari mengacungkan simbol jari yang merupakan nomor urut dari calon yang bersangkutan.
Aliansi meminta kepada yang melanggar agar ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho MIP, mengatakan saat ini laporan yang masuk masih berproses, untuk mengetahui apakah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran ataupun kadar pelanggarannya.
Selalu memantau
"Penanganan pelanggaran terhadap dugaan netralitas atau ketidaknetralan dari perangkat desa ini, kami mohon Bapak dan Ibu sekalian selalu memantau proses yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul. Kami akan transparan. Ketika sudah ada hasilnya akan kami sampaikan melalui media-media publik," katanya.
Didik menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang ikut aktif memantau proses pilkada. "Pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi peran serta kita semua. Kami berharap pada masa tenang mendatang, ketika ada hal-hal yang patut diduga melanggar agar bisa melaporkan pada pihak terkait," katanya. (*)
