Pengurus HIPKI Sleman 2025-2029 Dilantik

Berperan sebagai pilar penting pembangunan pendidikan nonformal.

Pengurus HIPKI Sleman 2025-2029 Dilantik
Pelantikan dan pengukuhan pengurus baru HIPKI Sleman periode 2025-2029, Jumat (23/5/2025). (istimewa)

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Sleman menegaskan kembali perannya sebagai pilar penting dalam pembangunan pendidikan nonformal.

Hal ini mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus baru HIPKI Sleman periode 2025-2029, Jumat (23/5/2025).

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris DPD HIPKI DIY, Ani Syafatun. Pengurus baru dikukuhkan oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Insan Yudiantara. Hadir pula jajaran Kasi Kelembagaan Disdik Sleman Ismi Rohmiati dan Penilik Kursus Sukarjianto.

"Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi HIPKI untuk memperkuat kiprah kami menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman," kata Suryono, Ketua DPC HIPKI Sleman terpilih, Sabtu (24/5/2025), di Yogyakarta.

Peningkatan kualitas

Suryono mengungkapkan keberadaan HIPKI menunjukkan sinergi erat antara pemerintah dan lembaga nonformal. Program kerja HIPKI Sleman dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan fokus pada peningkatan kualitas lembaga kursus, penguatan kemitraan dengan dunia industri.

Selain itu, juga pencitraan positif LKP di masyarakat. Pelantikan ini menandai awal dari semangat baru untuk menjadikan HIPKI Sleman sebagai kekuatan pendorong dalam pengembangan pendidikan nonformal yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

"Kami percaya bahwa pendidikan nonformal adalah solusi nyata menjawab kebutuhan keterampilan kerja masyarakat. HIPKI hadir sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja," ujarnya.

Sedangkan Insan mengungkapkan pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan. “HIPKI memiliki posisi penting dalam menyukseskan program-program pemerintah di bidang vokasi dan keterampilan. Kolaborasi antar lembaga serta kerja sama dengan pemangku kepentingan menjadi kunci utama,” katanya. (*)