Badan Kesbangpol Sleman Susun Pemetaan Permasalahan di Masyarakat
Berbagai permasalahan yang kompleks ini perlu penanganan khusus.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman menyusun pemetaan terhadap sejumlah permasalahan di masyarakat yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan kesenjangan.
"Terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi muncul di masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial," kata Indra Darmawan, Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Senin (23/12/2024), di kantornya.
Menurut Indra, beberapa permasalahan tersebut seperti adanya kejadian yang berpotensi memunculkan konflik sosial di masyarakat, menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal.
"Masalah lain yakni potensi dampak kesenjangan ekonomi terkait sistem perdagangan modern dan tradisional, dan juga dampak perkembangan IT terhadap ketahanan nasional, dampak proxy war dan dampak negatif AI," jelas Indra.
Penanganan khusus
Indra menambahkan, berbagai permasalahan yang kompleks ini perlu penanganan khusus dengan program dan kegiatan di Badan Kesbangbol Sleman.
"Beberapa mitra yang membantu Badan Kesbangpol yakni forum ormas, forum parpol, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat serta Purna Paskibraka Duta Pancasila," kata Indra.
Menurut dia, berbagai program dan kegiatan serta dukungan forum mitra perlu memperoleh perhatian khususnya dukungan penganggaran.
" Badan Kesbangpol Sleman menyelenggarakan focus group discussion (FGD) penganggaran untuk tahun 2026, jajaran Badan Kesbangpol bersama forum mitra," katanya.
Pendapatan daerah
Indra mengungkapkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyampaikan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp 1,3 triliun dan total pendapatan Rp 3,1 triliun, total belanja Rp 3,2 triliun. Sedangkan defisit ditetapkan sekitar Rp 113 miliar.
"Dengan kondisi keuangan seperti itu jajaran Pemkab Sleman dituntut mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel," katanya.
Forum mitra Badan Kesbangpol mengharapkan adanya sekretariat bersama untuk memperlancar kegiatan dan perlunya dukungan penganggaran sehingga mampu memberikan dukungan maupun partisipasi aktif mengatasi permasalahan sosial untuk menciptakan kondisi yang kondusif. (*)
