Angka Kelahiran di DIY Turun, BKKBN Menerapkan Kebijakan Prokeluarga
Kalau di Jogja rata-rata nikahnya sudah agak delay, di atas 22 tahun.
Yvesta Putu Ayu Palupi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan terjadi penurunan angka kelahiran di DIY. Hasto mencatat rata-rata angka kelahiran di kota ini bahkan berada di angka 1,9.
Persoalan ini dinilai kurang ideal untuk perkembangan daerah tersebut. Sebab dikhawatirkan bisa menurunkan angka populasi.
"Jadi Jogja rata-rata keluarga itu melahirkan sudah di bawah dua. Jadi kalau Jogja ini sudah 1,9," ujar Hasto dalam Rakor Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) 2024 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).
Menurut Hasto, penurunan angka kelahiran disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya tingkat pendidikan yang tinggi di DIY akhirnya membuat warganya menunda pernikahan.
Selain itu rata-rata usia pernikahan yang mundur. Kondisi ini berbeda dari daerah lain yang rata-rata umur pernikahan masih di bawah 20 tahun.
Meningkatkan kelahiran
"Kalau di Jogja rata-rata nikahnya sudah agak delay, di atas 22 tahun. Kalau di tempat-tempat lain kan rata-rata nikah perempuan itu banyak yang di bawah 20 tahun,” jelasnya.
BKKBN berupaya meningkatkan angka kelahiran di sejumlah daerah itu. Salah satunya dengan kebijakan kesehatan pro kepada keluarga yang memang ingin memiliki anak.
Hasto menilai kebijakan kesehatan reproduksi tidak hanya pro untuk menurunkan kuantitas jumlah anak. Kebijakan itu juga harus mendukung mereka yang ingin punya anak tapi sulit.
"Mungkin ke depan ini menjadi pemikiran BPJS juga, kalau orang ingin punya anak itu bisa masuk BPJS, tapi kalau sekarang ini kan belum. Masih jauh dari itu. Itu pemikiran ke depan," tandasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dalam setiap kesempatan pertemuan forum internasional, para kepala negara menaruh perhatian kepada populasi penduduk yang menua. Angka kelahiran pun terus mengalami penurunan.
Penduduk menua
"Setiap kali ada meeting G7, G20 banyak kepala negara sekarang concern karena penduduknya menua, tidak produktif dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh, GDP-nya itu ndak bisa tumbuh di atas 4 persen per tahun," ungkapnya.
Jika Indonesia ingin maju maka masih memerlukan masyarakat usia produktif. Sebab berdasarkan hitungan BKKBN, angka kelahiran ideal masyarakat minimal di angka 2,1.
"Jadi kalau kita masih mau ngejar supaya kita jadi negara maju, butuh pertumbuhan GDP yang cukup tinggi, nah jumlah usia produktif itu masih perlu tinggi. Total fertility rate-nya harus di angka 2,1 lah, minimal. Kalau sudah turun di bawah itu, kita belum jadi negara maju, itu akan lebih sulit momentum kita untuk capai ke sana," ungkapnya. (*)
