Ada Lurah Desa Beserta Perangkatnya Masuk Daftar Penerima BLT
Sholihul Hadi 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Anggota DPR RI Gandung Pardiman akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap sejumlah program penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi DIY.
"Saya selaku anggota DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program-program pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini," ungkapnya, Kamis (7/5/2020).
Gandung mengatakan dalam beberapa hari terakhir pihaknya mengamati terdapat permasalahan yang dihadapi para lurah karena adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami mendengar di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kementerian Sosial banyak yang tidak akurat. Setelah diverifikasi oleh tim desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran," kata anggota Komisi VII DPR RI ini.
Aneh tapi nyata, dia juga mendengar ada kepala desa dan perangkatnya masuk DTKS. Padahal DTKS atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) inilah yang menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagai warga terdampak Covid-19 dari dana desa.
"Lurah Desa Seloharjo Pundong Bantul menurut kabar yang saya terima, masuk DTKS. Ini kesalahan data yang harus diperbaiki. Ada pula pensiunan atau PNS, bahkan ada warga yang sudah meninggal dunia masuk daftar penerima BLT," jelas Gandung Pardiman.
Dia berharap tim maksimal melaksanakan monev program Jaring Pengaman sosial, Jaring Pengaman Kesehatan dan Jaring Pengaman Ekonomi agar semuanya tepat sasaran.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar program-program pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan cepat," tegas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dapil DIY itu.
Menurut dia, tim yang akan dibentuk nantinya berkeliling desa menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial akibat ada warga tidak dapat bantuan.
"Untuk keakuratan data, saya menyarankan pemerintah meminta bantuan TNI dan Polri. Dalam hal ini diperlukan kerja sama Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat desa untuk melakukan pemutakhiran data," ujar Gandung Pardiman.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi menerapkan satu kebijakan yang mengarah data tunggal serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama.
"Mensos harus cermat dan hati-hati, tidak boleh sembarangan mengambil data. Banyak ditemukan data orang meninggal dunia tetapi masih terdaftar mendapat bantuan," tegasnya.
Data harus yang terbaru. Data yang telah usang jangan digunakan sebagai dasar memberikan bansos, jangan ada motif lain selain untuk membantu rakyat tanpa kecuali.
Kementerian sosial jangan justru menambah kegaduhan di tengah .penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi.
“Tim monev ini akan saya pimpin langsung. Bagi warga yang seharusnya berhak tapi tidak mendapatkan bansos, kami siap konfirmasi ke instansi yang mengurusi," tandasnya. (sol)
