sebelas-desa-di-bantul-menolak-politik-uangDialog Petarung Debat Independent (PDI) Kabupaten Bantul di Taman Puspa Gading Tegaldowo, Bantul, Jumat (11/9/2020) malam. (sari wijaya/koranbernas.id)


Sari Wijaya

Sebelas Desa di Bantul Menolak Politik Uang

SHARE

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Petarung Debat Independent (PDI) Kabupaten Bantul menggelar dialog dengan tema “Membangun Bantul Melalui Ruang Publik 2024” di Taman Puspa Gading Tegaldowo, Bantul, Jumat (11/9/2020) malam.

Tampil sebagai narasumber adalah Petrus Wijiantoro dari yayasan Gabusan Manding Tembi (GMT) serta komisioner Bawaslu Bantul, Dhenok Panuntut dan Nuril Hanafi.

Dhenok Panuntun dalam kesempatan tersebut menyatakan masyarakat agar terlibat aktif dalam Pilkada, termasuk prosesnya. Bagaimana bersama-sama menciptakan Pilkada agar bebas politik uang atau money politic. Sehingga yang terpilih nantinya  adalah orang orang yang tidak korupsi kebijakan.

"Sebab jika  keluar uang, maka seorang pemimpin ada  potensi koruptif," katanya.

Di Bantul sendiri, lanjut Dhenok, gerakan anti politik uang  (APU) sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 silam. Total ada 10 desa, dan terakhir Agustus lalu desa yang menyatakan APU adalah Desa Titrtonirmolo, Kecamatan Kasihan.

“Jadi gerakan ini inisiatif lahir dari masyarakat. Memang gerakan APU akan sangat efektif ketika masyarakat terlibat di dalamnya. Memilih adalah kemerdekaan, sehingga siapa saja boleh memilih sesuai hati nuraninya,” katanya.

Sementara Nuril Hanafi mengatakan, desa yang pertama menyatakan APU adalah Desa Murtigading, Kecamatan Sanden. Bahkan menjadi pertama kalinya secara nasional.
“Kemudian terus berkembang dan sekarang sudah menjadi 11 desa di Bantul, ditambah 1 pedukuhan yakni Krapyak Wetan yang  menyatakan anti-politik uang,” katanya.

Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang bebas politik uang memang sangat mutlak diperlukan. Sebab jika mengandalkan petugas, tentu sangat terbatas. Di mana Bawaslu kabupaten ada  5 orang, Panwascam ada 3 orang dan Panwas Desa 1 orang.

“Maka mari bersama kita mengawasi tahapan demi tahapan dalam Pilkada Bantul,” katanya.

Sementara itu ketua acara, Muhammad Imam Santoso, mengatakan sebentar lagi digelar Pilkada, tepatnya 9 Desember. Perhelatan memilih kepala daerah yang layak dan loyal kepada rakyat menjadi penting yang jujur, amanah, transparan dan akuntabel.

“Pemimpin daerah harus memiliki visi dan misi jelas yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil,” katanya.

Makaryo Mbangun Ndeso, Bantul Projotamansari atau apa pun tagline yang dibangun untuk mengambil hati rakyat, sah-sah saja. Tetapi yang paling penting adalah efektifitas dan pelaksanaan dari tagline yang dibuat terhadap perubahan rakyat.

“Kami juga berharap ke depannya pada Pilkada 9 Desember 2020 bersih dari politik uang dan bagaimana pun pemilu yang baik dan bersih Insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik pula. Ditambah tidak ada tuntutan banyak dari tim pemenangan selain kepentingan rakyat dan kepentingan golongan atau pribadi masing-masing,” katanya. (*)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini