Warga Tercecer Harus Dikaruhke. Bisa Jadi Bom Waktu

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul, Dra Ani Widayani MIP, dan Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul, Sulistyo Atmojo SH, melakukan audiensi dengan Bupati Bantul, Drs H Suharsono, di ruang kerjanya, Kompleks Parasamya, Selasa(23/6/2020). Pertemuan digelar secara tertutup.

Usai pertemuan, Ani yang juga Lurah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan pemasalahan terkait data exclusion error (tercecer, red) dalam bantuan Covid-19  di 75 desa. Warga tersebut merasakan dampak Covid-19 namun tidak tercover bantuan. Baik yang berasal dari dana pusat, ABPD DIY, APBD Bantul maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).

“Warga yang tercecer ini di setiap desa beragam jumlahnya. Yang hari ini sudah terekap ada 71 desa dan ini harus dikaruhke dengan pengguliran bantuan. Kalau tidak mendapatkan bantuan, ini bisa menjadi bom waktu di tengah masyarakat dan bisa menyebabkan gejolak,” kata Ani kepada koranbernas.id, usai pertemuan.

Ada empat desa yang datanya belum masuk untuk diajukan mendapat bantuan, yakni Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret dan Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan.

Untuk data tercecer yang diharapkan nanti bisa mendapatkan bantuan. Dananya dicover dari Dana Desa (DD) dan APBD Bantul. Berapa nominalnya, saat ini sedang dihitung.

“Dalam waktu dekat akan ada keputusan yang nantinya akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) bupati. Dengan demikian semua diharapkan akan mendapat bantuan, akan ‘disapu’ hingga tidak ada yang terlewat. Ini harapan kami dan kami terus berjuang untuk masyarakat,” katanya.

Demikian pula dikatakan Sulistyo, bahwa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sebagai dampak Covid-9 banyak yang kemudian menanyakan kepada perangkat desa. Termasuk kepada dukuh. (eru)