Warga Sidomulyo Bantul Geruduk Balai Kalurahan
Awal mula permasalahan adalah ada staf kalurahan yang dirumahkan tanpa alasan yang jelas.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Puluhan orang tergabung dalam Forum Sidomulyo Bersatu menggeruduk Balai Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Bantul, Selasa (19/3/2024).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan beberapa hal di antaranya terkait pembelian mobil baru Daihatsu Luxio, peran Bamuskal serta mempertanyakan adanya informasi pemberhentian staf kalurahan bernama Triyoko yang dinilai warga tidak prosedural dan ilegal serta mempertanyakan pembangunan yang tidak merata di Sidomulyo.
Kedatangan warga diterima di Pendopo Kalurahan oleh Lurah Susanta dan jajaran terkait. Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, warga sebelumnya juga memasang beragam spanduk dan poster di kantor kalurahan. Di antaranya bertuliskan Sidomulyo Nagih Janji, Menolak Pemimpin Arogan, Mulih Ndesa Malah Kemaki, #Save Triyoko, Aja Seneng Mateni Pangan, Pembangunan Tidak Merata, Malah Beli Mobil dan beragam tulisan lainnya.
Sutoto selaku Ketua Forum Sidomulyo Bersatu menyampaikan kedatangan mereka untuk menanyakan beberapa hal termasuk kaitan transparansi penyelengaraan pemerintahan di kalurahan setempat.
"Kami berharap kepada Lurah Sidomulyo meminta maaf kepada seluruh pamong Kalurahan Sidomulyo dan masyarakat Sidomulyo. Kontrol penyelenggaraan pemerintahan adalah masyarakat. Pemberhentian staf desa saudara Triyoko yang dirumahkan dua minggu mestinya jika cuti harus ada suratnya alias tertib administrasi," katanya.
Mobil dengan berbagai poster. (istimewa)
Ervin Tri Susanto selaku Koordinator Sidomulyo Bersatu menyampaikan awal mula permasalahan adalah adanya staf kalurahan yang dirumahkan tanpa ada alasan yang jelas. Di samping itu terkait dengan sumber anggaran pembelian mobil Daihatsu Luxio.
"Tidak hanya sumber anggaran pembelian mobil saja, tidak adanya keterbukaan alokasi penggunaan anggaran tahun 2023 juga kami harapkan. Kepala dusun pun tidak mengetahui alokasi anggaran tahun 2023. Lurah Sidomulyo saat ini kami nilai sangat otoriter," kata Ervin.
Pihaknya menilai tidak ada kejelasan penggunaan dana desa selama di bawah kepimpinan Lurah Susanta.
Zahrowi selaku Ketua LPMKal Sidomulyo mengatakan pada intinya ada beberapa tuntutan yang diinginkan masyarakat Sidomulyo.
Pertama, lurah dan pamong Kalurahan Sidomulyo ada transparansi anggaran. Kedua, sejauh mana peran Bamuskal Kalurahan Sidomulyo selama ini. Ketiga, pemberhentian karyawan tanpa ada dasar hukum yang normatif adalah ilegal dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh lurah.
ARTIKEL LAINNYA: Naik 10 Persen, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp 31,3 T Menyambut Idul Fitri
"Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang semangat memulai untuk peduli pada pemerintah kalurahan dalam rangka pemerataan pembangunan serta transparansi dan akuntantabilitas. Diharapkan lurah dan perangkat kalurahan tetap berpegang pada etika dan moral. Masyarakat berharap figur pemimpin yang mempunyai ideologi Pancasila beserta dengan pamong-pamongnya," tandasnya.
Sedangkan Lurah Susanta menegaskan mobil yang dibeli tersebut bukan untuk operasional lurah. Namun untuk mobil siaga kesehatan yang telah dirancang sejak 2022 bersumber dari Dana Desa dan direalisasikan tahun 2023.
"Jadi itu bukan untuk kepentingan lurah namun untuk kepentingan masyarakat yakni untuk siaga kesehatan dan anggarannya dilewatkan melalui Kamituwo," katanya.
Dia mengaku tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi.
"Ibaratnya Pemerintah Kalurahan itu sebuah keluarga, maka sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan internal keluarga. Dan saya sebelum bertindak saya selalu konsultasi terlebih dahulu. Di dalam keluarga sebenarnya tidak ada permasalahan, dan salah satu tugas dari pimpinan adalah melakukan pembinaan terhadap bawahannya. Tidak menutup kemungkinan ini ada kelompok yang mengambil kesempatan untuk memperkeruh permasalahan ini," katanya.
ARTIKEL LAINNYA: Bupati Bantul Dukung Kegiatan Padat Karya
"Saudara Triyoko sebenarnya tidak diberhentikan namun diberikan hak cuti selama dua minggu, karena selama ini hak cuti karyawan tidak pernah diambil oleh karyawan. Memang ada rencana rotasi ketugasan. Sebelum menduduki jabatan yang baru saya berikan hak cuti. Selama cuti, gaji tetap kami berikan. Bahkan yang bersangkutan saudara Triyoko saat ini sudah mulai masuk kerja kembali dan SK dia sudah ditandatangani lurah sejak awal Januari," sambungnya.
Terkait dengan pembangunan tidak merata, menurut dia, masyarakat harus memahami berapa dana yang ada di desa. Anggaran dana desa Rp 1,5 miliar sudah ada ploting sendiri-sendiri.
Panewu Bambanglipuro Tri Manora S Sos mengatakan menyampaikan aspirasi adalah hak dari masyarakat dan tentu saja harus dilakukan secara tertib dan santun.
Sudah ada saluran-saluran yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka mulai RT sampai Bamuskal. (*)
