Warga Desa Berharap BLT Segera Dibagikan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan melekat, Komisi A DPRD DIY yang dipimpin ketuanya Eko Suwanto  mengadakan kunjungan kerja ke Kecamatan Mlati Sleman dan Galur Kulonprogo.

Kunjungan selama dua hari Selasa dan Rabu (5-6/5/2020) kali ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19, khususnya Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kita bersama seluruh anggota Komisi A silaturahmi ke Mlati dan Galur untuk memastikan Dana Desa dimanfaatkan secara benar dan tepat sasaran membantu masyarakat miskin terdampak Covid-19," ujar Eko Suwanto.

Menurut dia, Komisi A telah menggelar rapat dengan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY dan Inspektorat. Adapun rekomendasi, Pemda agar membantu mendampingi kepala desa merencanakan dan mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19.

"Jumlah Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 cukup besar. Rp 144.38 miliar secara khusus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan sasaran sekitar 80.221 kepala keluarga,” ungkapnya.

Masyarakat khususnya warga di pedesaan berharap dana itu lekas dibagikan, selaras dengan kartu sembako serta bantuan lainnya.

“Kita juga mengajak masyarakat mengawasi pemanfaatan dana desa ini agar dilaksanakan sesuai aturan dan mencegah korupsi," tambahnya.

Pada kunjungan tersebut Komisi A DPRD DIY menerima laporan dari Camat Mlati,Yakti Yudanto. Laporan serupa disampaikan Camat Galur. Setiap desa sudah mempersiapkan  mekanisme bantuan sosial secara baik.

"Kami aparat se-Kecamatan Mlati sepakat untuk melakukan transparansi bantuan sosial yang harus di terima warga, termasuk semua informasi yang masuk yang harus disampaikan kepada warga, sehingga tidak ada lagi persepsi negatif kepada aparatur," ujar Yudi. Hadir pula dalam kesempatan itu Kapolsek Mlati serta Komandan Koramil Mlati.

Eko Suwanto menegaskan pihaknya ingin memastikan penanganan Covid-19 di daerah berjalan lancar.

Selain pemanfaatan dana desa, hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pemanfaatan dana kelurahan di 46 kelurahan.

Masyarakat di kelurahan juga harus dijamin mendapatkan hak yang sama khususnya ketersediaan pangan dan bantuan sembako bagi yang terdampak.

“Hal lain yang harus kita cermati adalah aspek keamanan wilayah dan kedisiplinan masyarakat melakukan social distancing, jaga jarak serta jaga stamina," kata dia. (sol)